Emsatunews.co.id, Pemalang – Program internet desa gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, kembali mendapat sorotan tajam dari wakil rakyat. Heru Kundhimiarso, Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Pemalang, menilai program senilai Rp1,9 miliar tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam wawancara yang dilakukan melalui WhatsApp pada Jumat (25/7/2025), Heru menjelaskan bahwa dari 93 desa yang telah dipasangi jaringan internet, serta 119 desa tambahan yang akan menerima program serupa, nyaris seluruh titik akses hanya dipasang di area kantor balai desa.
“Faktanya, sebelum program ini diluncurkan, sebagian besar balai desa sudah memiliki koneksi internet dari anggaran desa masing-masing. Artinya, ini jelas tumpang tindih dan berpotensi mubazir,” ujar politisi Fraksi PKB yang bertugas di Komisi A DPRD Pemalang tersebut.
Heru Kundhimiarso mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi penyimpangan anggaran akibat duplikasi biaya internet yang dibiayai melalui dua sumber sekaligus, yakni dari APBDes dan APBD yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Kalau dipasang hanya di kantor desa, maka yang menikmatinya hanya perangkat desa. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah akses internet gratis di ruang-ruang publik,” tegas Heru.
Ia menambahkan bahwa semangat awal dari program internet desa adalah menghadirkan layanan digital yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk mendukung pendidikan, UMKM, dan pelayanan publik berbasis digital.
Ia juga menyinggung hal ini dalam forum resmi pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2025 bersama Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang. Ia mendesak agar Kominfo segera melakukan evaluasi dan mengalihkan pemasangan akses internet desa ke lokasi-lokasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau masyarakat, seperti taman desa, lapangan, pasar tradisional, atau tempat umum lainnya.
“Harus ada penyesuaian arah kebijakan. Internet jangan hanya dinikmati di ruangan ber-AC balai desa. Pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan manfaat nyata bagi warganya,” pungkasnya.
Dengan kritik ini, publik berharap agar alokasi anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung dan menghindari praktik penganggaran yang tidak efektif.( Joko Longkeyang ).
