EMSATUNEWS.CO.ID, SEMARANG – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sragen bukanlah keracunan, akan tetapi karena anak-anak belum terbiasa dengan menu yang disajikan, sehingga mengalami diare atau mencret.
Kepada para bupati dan walikota di Jawa Tengah, ketika menemukan ada indikasi masalah pada program MBG, jangan langsung menyatakannya sebagai kasus keracunan.
Hal itu dikemukakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tentang Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (28/8/2025).
Sebagimana santer diberitakan bahwa pada Senin (11/8/2025) terjadi kasus keracunan makanan dalam program MBG yang menimpa 365 siswa, guru hingga karyawan, di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen.
Dari jumlah korban tersebut, ada sebanyak 6 siswa yang harus menjalani perawatan di RSUD dr Soeratno Gemolong, sedangkan sisanya mendapatkan obat dan dalam pengawasan tim medis.
Lebih jauh, kepada seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi juga meminta agar ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pengawasan harus lebih diperketat lagi untuk mencegah terjadinya kembali kasus siswa keracunan makanan seperti yang terjadi di Kabupaten Sragen. Hal ini harus bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya”, tandas Luthfi.
Lebih lanjut, Luthfi juga meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) juga ikut melibatkan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang sudah dibentuk oleh setiap kepala daerah di Jawa Tengah untuk pengawasan.
“Untuk menyukseskan program MBG, kita mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) membangun kantor perwakilan di Jawa Tengah sehingga directed (diarahkan) daripada peluang mapping. Segala sesuatunya bisa segera ditanggapi, tidak terlalu rentan kembali, karena Jakarta terlalu jauh”, pungkas Luthfi. (*17).
