Emsatunews.co.id, Pemalang – Isu mengenai minimnya kehadiran anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang saat audiensi dengan tenaga honorer menuai tanggapan dari internal dewan. Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, angkat bicara dan memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan tersebut. Menurut Fahmi, kehadiran anggota dewan dalam setiap pertemuan merupakan bagian dari mekanisme kerja kolektif kolegial yang diterapkan di dalam komisi.
“Prinsipnya kami membagi tugas. Karena kolektif kolegial, tidak harus selalu ketua yang hadir. Kebetulan hari itu Pak Kundi yang sedang longgar, maka beliau yang kami tugaskan untuk menerima audiensi. Itu pun bersama satu anggota lain, meskipun kemudian berhalangan hadir,” papar Fahmi pada Kamis (18/9/2025).
Fahmi menambahkan, pertemuan itu seharusnya merupakan rapat gabungan dengan Komisi D. Namun, karena Komisi D berhalangan hadir, Komisi A memutuskan untuk tetap melanjutkan audiensi agar aspirasi para honorer tidak terabaikan begitu saja. Hal ini, menurutnya, justru menunjukkan keseriusan dewan dalam menanggapi persoalan yang ada.
Lebih lanjut, Fahmi menepis anggapan bahwa minimnya kehadiran anggota menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspirasi honorer. Ia memastikan Komisi A tetap serius dan fokus menindaklanjuti persoalan ini. “Usulan mereka sebenarnya sudah pernah disampaikan dalam audiensi sebelumnya. Jadi kemarin sifatnya hanya menandaskan kembali poin-poin yang sudah dicatat. Komisi A tetap fokus membahas, apalagi saat ini kami sedang menyusun anggaran daerah,” terangnya.
Saat ini, Komisi A tengah memfokuskan pembahasan pada tiga hal pokok yang berkaitan erat dengan nasib para honorer yang tidak lolos seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketiga poin tersebut adalah:
* Dasar Regulasi: Menentukan landasan hukum yang kuat agar para honorer dapat tetap diakomodir.
* Ketersediaan Anggaran: Merumuskan alokasi anggaran yang realistis untuk mendukung solusi jangka panjang.
* Forum Bersama: Membentuk forum dengan pemerintah daerah untuk menyusun strategi jangka pendek dan panjang.
Fahmi menekankan, keberadaan tenaga honorer sangat krusial dalam menopang sistem pelayanan publik. Ia khawatir jika mereka tidak terakomodir, maka layanan publik di Pemalang akan terganggu. “Karena itu, solusi harus dirumuskan bersama, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang,” tegasnya.( Joko Longkeyang ).
