Emsatunews.co.id, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi meluncurkan program perluasan “Rumah Rakyat” dan Aplikasi Super Apps “Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN)” pada Kamis, 30 Oktober 2025. Acara peluncuran ini dipusatkan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan VII, Pasar Kliwon, Surakarta, dan digelar serentak secara daring di tiga eks Bakorwil, yaitu Surakarta, Pati, dan Banyumas.
Sebelumnya, Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Kota Semarang telah lebih dulu difungsikan sebagai Rumah Rakyat. Kini, program tersebut diperluas di tiga lokasi strategis, yakni di eks kantor Bakorwil Pati, Surakarta, dan Banyumas.
Gubernur Luthfi menjelaskan bahwa perluasan ini merupakan wujud nyata keterbukaan pemerintah dan komitmen untuk mendekatkan pelayanan publik. Dengan adanya Rumah Rakyat di daerah, masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Semarang untuk menyampaikan aduan.”Kantor gubernur ada di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang. Silakan datang bagi masyarakat sekitar Semarang. Namun, kalau yang di Solo, Sragen, Karanganyar, Boyolali, silakan ke Bakorwil sini. Mengadu apa saja boleh,” ujar Gubernur Luthfi.
Setiap kantor eks Bakorwil kini difungsikan sebagai pusat pengaduan masyarakat selama 1×24 jam. Gubernur Luthfi dengan tegas memastikan bahwa setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti dalam waktu 24 jam. “Kita buka selebar-lebarnya. Ini barometer pelayanan kita,” tegasnya.
Program ini dirancang untuk memastikan seluruh warga Jawa Tengah dapat mengakses layanan publik secara cepat dan terintegrasi. Selain perluasan Rumah Rakyat, Pemprov juga meluncurkan Aplikasi Super JNN, sebuah sistem digital terintegrasi yang menyediakan kanal pengaduan, informasi publik, dan panggilan darurat 24 jam dalam satu platform.
Sejak dioperasikan dari Mei hingga Oktober 2025, sistem JNN telah mencatat lebih dari 9.300 aduan, dengan sekitar 5.900 laporan di antaranya telah terselesaikan.
Gubernur Luthfi menekankan bahwa semangat “Ngopeni–Nglakoni”—merawat sekaligus menjalankan—harus menjadi budaya kerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Tengah.”Pelayanan publik itu bukan cuma administrasi, tetapi soal empati. Pemerintah harus hadir, mendengarkan, dan menyelesaikan. Itulah makna ngopeni sekaligus nglakoni,” jelasnya.
Ia juga meminta seluruh aparatur untuk menjaga keterbukaan informasi. “Sekarang ini semua harus terbuka. Masyarakat bisa ngecek langsung, baik anggaran maupun program. Karena birokrasi kita itu dari masyarakat, untuk masyarakat, demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Program ini dikembangkan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah dan bermitra strategis dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah untuk peningkatan kualitas pelayanan.”Silakan datang. Rumah kalian yang di Solo ada di Bakorwil Surakarta, yang di Pati ada di Bakorwil Pati, yang di Cilacap dan sekitarnya di Banyumas. Pemerintah siap melayani kapan saja,” tutupnya.( Joko Longkeyang).
