Emsatunews.co.id, Pemalang – Pucuk pimpinan birokrasi Kabupaten Pemalang berganti. Sekretaris Daerah (Sekda) Hariyanto akhirnya diberhentikan dari posisinya, sebuah keputusan yang menandai berakhirnya masa jabatannya yang sarat dengan sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepastian pencopotan ini dikonfirmasi oleh Heru Kundhimiarso, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, yang telah lama menjadi suara kritis terhadap kinerja birokrasi daerah.
Dalam wawancara pada Senin, 6 Oktober 2025, Heru menyatakan bahwa keputusan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, untuk mencopot Sekda adalah langkah yang tepat dan harus diapresiasi.
Sebelumnya Heru Kundhiarso malalui media online : emsatunews.co.id dengan judul :
https://emsatunews.co.id/2025/03/kritik-keras-dprd-pemalang-sekda-dinilai-gagal-eksekusi-program-kinerja-opd-kacau.html
Heru Kundhimiarso menilai pencopotan Sekda Hariyanto bukan hanya sekadar pergantian pejabat, melainkan sinyal kuat dari Kepala Daerah untuk menanggapi serius masalah yang selama ini dikeluhkan dewan.”Kami mengapresiasi keputusan Bupati Anom Widiyantoro. Ini menunjukkan bahwa beliau punya semangat yang sama dengan DPRD, yaitu mewujudkan Pemalang yang lebih baik melalui reformasi birokrasi,” ujar Heru Kundhimiarso
Menurutnya, langkah berani Bupati dalam menata ulang birokrasi adalah harapan baru agar kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lagi berjalan lambat dan tumpang tindih.
Keputusan pencopotan ini tidak lepas dari rentetan kritik yang dilayangkan DPRD sejak beberapa bulan lalu. Puncaknya terjadi pada Maret 2025, ketika Heru Kundhimiarso secara vokal menuding Sekda Hariyanto gagal total dalam mengawal eksekusi program daerah.”Sekda adalah manajer tertinggi ASN. Kegagalan Sekda dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan OPD telah membuat program-program strategis terhambat, bahkan kinerja OPD dinilai kacau,” jelas Heru, merujuk pada pernyataan kritisnya sebelumnya.
Baca juga https://emsatunews.co.id/2025/03/kritik-keras-dprd-pemalang-sekda-dinilai-gagal-eksekusi-program-kinerja-opd-kacau.html
Kegagalan yang disorot meliputi mandeknya penyerapan anggaran, lambatnya realisasi proyek pembangunan, hingga inefisiensi pelayanan publik. Dewan memandang, buruknya performa OPD merupakan cerminan langsung dari lemahnya kepemimpinan di tingkat Sekretariat Daerah.
Dengan dicopotnya Hariyanto, Bupati Anom Widiyantoro kini memiliki peluang untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt.) yang lebih responsif dan berkomitmen pada perbaikan. Heru Kundhimiarso berharap, penataan birokrasi ini benar-benar fokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan kerja pemerintahan.”Momentum ini harus dimanfaatkan untuk menempatkan orang-orang terbaik pada posisi kunci. Tujuannya satu: agar program-program pembangunan dapat terealisasi sesuai janji dan kebutuhan masyarakat Pemalang terpenuhi,” tutup Heru, menandaskan pentingnya efektivitas birokrasi bagi kemajuan daerah.
Keputusan tegas Bupati Anom Widiyantoro ini diharapkan dapat mengakhiri stagnasi birokrasi yang selama ini menghantui Kabupaten Pemalang dan membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih produktif.( Joko Longkeyang ).
