Emsatunews.co.id, Pemalang – Isu kelembagaan dan persoalan nasional kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan Pemerintah Daerah bagi Kepala Bagian Organisasi se-Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Grand Wijaya Pemalang, Selasa (30/9/2025).
Dalam sambutannya, Anom menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi momentum penting untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi pemerintah daerah.“Ini bukan hanya rakor biasa, tetapi momen penting membahas isu kelembagaan sekaligus isu nasional yang menjadi perhatian bersama,” ujar Anom.
Menurutnya, dinamika kelembagaan yang berkembang saat ini harus disikapi dengan bijak oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, forum rakor kelembagaan dinilai sangat strategis sebagai sarana pertukaran gagasan sekaligus memberikan masukan konkret demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah.“Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pemerintahan daerah,” harap Bupati.
Sementara itu, Plt Koordinator Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, Anik Nurhayati, menjelaskan bahwa tujuan utama rakor adalah menyosialisasikan kebijakan strategis terkait penataan kelembagaan perangkat daerah. Salah satunya adalah mendukung kebijakan rasio belanja pegawai maksimal 30 persen serta menyelaraskan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2021.
Adapun narasumber yang hadir berasal dari Direktorat FKKPD Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang. Mereka memaparkan materi terkait efektivitas kelembagaan DPMPTSP sesuai regulasi yang berlaku.
Anik menambahkan, jumlah peserta yang hadir mencapai 70 orang perwakilan bagian organisasi dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kehadiran mereka diharapkan mampu memperkuat sinergi, menyamakan persepsi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan kelembagaan di daerah masing-masing.**( Joko Longkeyang ).
