Emsatunews.co.id, Semarang – Menindaklanjuti instruksi tegas Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kini memperkuat sistem pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembukaan hotline aduan di nomor 0811-2622-000, yang berfungsi sebagai pusat pelaporan, pertanyaan, dan masukan terkait menu MBG.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan komitmen pimpinan daerah untuk menjamin kualitas makanan yang diterima siswa, ibu hamil, menyusui, dan balita.“Selain hotline Provinsi, seluruh 35 kabupaten/kota di Jateng juga sudah memiliki saluran aduan yang sama. Ini menunjukkan keseriusan kami mengawal kualitas gizi,” ungkap Yunita, Jumat, 10 Oktober 2025.
Fokus Aduan Bukan Hanya Keracunan, Sanksi Menanti SPPG yang Membandel
Yunita menegaskan, layanan aduan ini tidak hanya menerima laporan kasus dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dianggap tidak memenuhi standar gizi atau kebersihan.
Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pihak penyedia makanan dan Badan Gizi Nasional (BGN).“Dari sisi Dinkes, kami akan memberi peringatan kepada SPPG yang membandel dan menginformasikannya kepada BGN. Namun, keputusan final untuk menghentikan atau memberikan sanksi berada sepenuhnya di tangan BGN,” jelasnya.
Sebagai contoh, dalam kasus dugaan keracunan yang terjadi di salah satu wilayah, BGN mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara dapur penyedia makanan tersebut. “Layanan ke sekolah-sekolah pun harus berhenti sementara sampai ada evaluasi dan keputusan lanjutan. Jika SPPG ingin beroperasi lagi, mereka wajib menjalani evaluasi menyeluruh terhadap kualitas menu MBG,” kata Yunita.
Dalam setiap kasus keracunan yang dilaporkan, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyelidikan epidemiologi guna menemukan akar penyebab insiden.
Yunita juga mengajak seluruh komponen, termasuk orang tua murid, guru, dan penyedia makanan, untuk menjaga komunikasi terbuka. Ia menekankan pentingnya SPPG mendengarkan keluhan dari orang tua atau guru, serta terus berkoordinasi dengan Dinkes terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya demi suksesnya program MBG.**( Joko Longkeyang ).
