Sebagai pembuka diskusi, Ledia Hanifa Amalia, M.Psi.T., Anggota Komisi X DPR RI, menekankan bahwa posisi strategis PTS ialah sebagai mitra negara dalam memperluas akses dan pemerataan pendidikan tinggi.
Ia pun menyoroti perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah dan pengelola perguruan tinggi agar kebijakan tidak berhenti di tataran normatif, tetapi berdampak nyata di lapangan.
Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Prof. Mukhamad Najib, dalam materinya memaparkan, bahwa Indonesia perlu lebih serius dalam berinvestasi pada pendidikan tinggi untuk menjadi negara maju pada 2045.
“Perlu sekali adanya roadmap jangka panjang agar perguruan tinggi dapat mencapai kelas dunia sehingga mampu mentransfer teknologi dan menghadirkan talenta global dalam meningkatkan kapabilitas inovasi bangsa,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, ia menjelaskan salah satu upaya mendorong terciptanya inovasi berdampak oleh PTS ialah dengan proporsi pendanaan penelitian oleh Kemdiktisaintek terhadap PTS yang mencapai 60%.
“Porsinya sudah jauh meningkat dan lebih besar dari perguruan tinggi negeri (PTN),” ujarnya.
Namun, ia menekankan, hal tersebut bukanlah sebagai bentuk persaingan antara perguruan tinggi negeri dan swasta.
“Kita mesti membuka paradigma bahwa keberadaan PTS ini sebagai peran kolaboratif dengan PTN melalui berbagai kerja sama tridharma,” tegasnya.
Prof. Mukhamad mencontohkan, kerja sama pendidikan dapat dijalankan antara lain dengan program fast track, misalnya studi S1 di PTS dan studi S2 di PTS, kemudian kerja sama pengembangan bahan ajar dan penjaminan mutu, dan pertukaran dosen dan mahasiswa.
