Emsatunews.co.id, Pemalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mempertegas komitmennya dalam menangani krisis sampah dengan mengandalkan kolaborasi lintas sektor dan inovasi lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang digelar secara virtual bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026).
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyatakan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan kolektif. Ia menekankan pentingnya kesadaran yang dimulai dari unit terkecil masyarakat.”HPSN tahun ini menjadi pengingat bahwa sampah adalah persoalan nasional yang membutuhkan solusi dari hulu. Penyelesaiannya harus dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, hingga tingkat RT dan RW,” ujar Anom usai mengikuti seremoni terpusat yang berlangsung di Pantai Jodo, Kabupaten Batang.
Sebagai aksi nyata, Pemkab Pemalang kini mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun 5 hingga 10 titik sumur resapan atau biopori di area kantor masing-masing. Teknologi sederhana ini dinilai efektif untuk mereduksi sampah organik sekaligus menjaga konservasi air tanah.
Anom menambahkan, program ini tidak akan berhenti di instansi pemerintah saja, namun akan menyasar institusi pendidikan hingga ke lingkungan rumah tangga.”Kami masifkan gerakan ini. Jika masyarakat secara swadaya membuat biopori di rumah masing-masing, beban pengelolaan sampah di hilir akan berkurang secara signifikan,” tuturnya optimis.
Selain penguatan internal, Kabupaten Pemalang juga telah menjalin kerja sama regional dengan Kabupaten dan Kota Pekalongan terkait manajemen limbah. Langkah strategis ini sejalan dengan target Pemerintah Pusat untuk mencapai kondisi Zero Sampah pada tahun 2029.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam arahannya mengingatkan bahwa produksi sampah di wilayahnya mencapai 6,4 juta ton per tahun. Saat ini, baru sekitar 60 persen sampah yang berhasil terolah dengan baik.”Saya meminta seluruh kepala daerah tidak hanya berhenti pada penandatanganan kesepakatan (MoU). Harus ada langkah konkret dan pelaporan data yang akurat agar target 2029 tercapai,” tegas Gubernur.
Puncak peringatan HPSN 2026 ini juga ditandai dengan peluncuran “Gerakan Jawa Tengah ASRI”. Gerakan ini merupakan inisiatif kolektif 35 kabupaten/kota untuk membangun budaya bersih yang berkelanjutan. Selain fokus pada sampah, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada penghijauan kawasan pesisir guna mencegah dampak banjir rob.
Simbolisasi dimulainya gerakan ini dilakukan melalui pemukulan kentongan oleh jajaran Forkopimda Jawa Tengah, sebagai tanda bahwa penanganan lingkungan kini berada dalam status siaga dan memerlukan kerja keras semua pihak.**( Joko Longkeyang)
