Emsatunews.co.id, Pemalang – Proyek ambisius perbaikan drainase perkotaan di Kabupaten Pemalang yang diproyeksikan sebagai solusi penanganan banjir justru menuai polemik. Penggunaan material beton pracetak berupa U-Ditch di sejumlah titik vital dinilai tidak tepat sasaran dan terkesan dikerjakan tanpa kajian teknis yang mendalam.
Sorotan tajam datang dari aktivis senior sekaligus Ketua Presidium Gunung Slamet, Andi Rustono. Ia menilai pemasangan U-Ditch yang dilakukan secara serentak tersebut justru berpotensi memicu masalah baru lantaran dimensi saluran yang dipasang lebih kecil dibandingkan saluran lama (eksisting).
Berdasarkan investigasi di lapangan, salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Jalan Pemuda. Di lokasi tersebut, saluran air yang semula memiliki lebar rata-rata 130 cm kini justru dipasangi U-Ditch berukuran lebar 90 cm (U-90).”Logikanya di mana? Kita ingin bebas banjir, tetapi salurannya malah dipersempit dari 130 cm menjadi 90 cm. Ini bukan normalisasi, melainkan penyumbatan terstruktur,” tegas Andi Rustono saat memberikan keterangan kepada awak media, Selasa (3/2/2026).
Penyempitan dimensi ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek bottleneck (leher botol). Saat curah hujan tinggi, debit air kiriman diprediksi tidak akan tertampung dan justru meluap ke badan jalan serta permukiman warga.
Kritik juga mengarah pada proses perencanaan proyek yang dianggap dipukul rata. Pemasangan material berukuran U-90 di berbagai lokasi menunjukkan adanya indikasi bahwa proyek ini berjalan tanpa survei hidrologi yang komprehensif. Padahal, karakteristik debit air di setiap wilayah berbeda-beda.
Kondisi ini memicu kecurigaan publik mengenai adanya orientasi penyerapan anggaran semata. Andi menyebut masyarakat mulai mempertanyakan apakah proyek ini benar-benar untuk kepentingan warga atau sekadar proyek fisik tanpa kualitas.”Kebijakan yang tidak berbasis kajian teknis dan survei masalah itu hanya asal-asalan saja. Hal ini memicu kecurigaan masyarakat akan adanya indikasi praktik yang tidak sehat dalam proyek tersebut,” pungkasnya. Kini, publik mendesak dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk segera mengaudit perencanaan dan pelaksanaan proyek drainase tersebut guna menghindari kerugian negara yang lebih besar.( Joko Longkeyang).
