Emsatunews.co.id, Semarang– Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan respons tegas terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap. Ahmad Luthfi menekankan bahwa komitmen menjaga integritas seharusnya tidak hanya menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (14/3/2026), Ahmad Luthfi mengungkapkan rasa prihatin mendalam atas insiden yang kembali menjerat kepala daerah di Jawa Tengah, menyusul kasus serupa yang sebelumnya menimpa Bupati Pati dan Bupati Pekalongan.
Pencegahan Sudah Maksimal
Menurut Ahmad Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah melalui kolaborasi intensif dengan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) KPK.”Masalah integritas ini sudah saya ingatkan berulang kali kepada seluruh kepala daerah dan ASN. Kita sudah bekerja sama dengan KPK untuk memberikan pengarahan, bahkan saat peringatan Hari Anti Korupsi pun sudah ditegaskan untuk tidak menyalahgunakan anggaran,” ujar Ahmad Luthfi.
Gubernur menyatakan menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah tersebut. Namun, ia menjadikan momentum ini sebagai pengingat keras bagi para bupati, wali kota, dan jajaran birokrasi di Jawa Tengah.
Fokus pada Pelayanan Masyarakat
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) harus menjadi landasan utama bagi setiap pejabat publik. Perbuatan yang melanggar hukum atau menyalahgunakan wewenang disebutnya sebagai pengkhianatan terhadap tanggung jawab birokrasi.”Integritas itu harus diwujudkan dalam perbuatan, bukan sekadar ucapan. Pejabat publik harus memastikan birokrasi berjalan bersih dan sesuai hukum,” tandasnya.
Selain menyoroti kasus hukum, Ahmad Luthfi memberikan instruksi khusus agar roda pemerintahan di Kabupaten Cilacap tidak lumpuh. Ia memastikan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, terutama menjelang persiapan mudik dan balik Lebaran 2026.”Saya instruksikan agar pelayanan kepada masyarakat Cilacap tidak terkendala. Pemerintah daerah harus tetap fokus bekerja, terutama dalam memberikan layanan maksimal bagi warga saat momen Lebaran nanti,” pungkasnya.**( Joko Longkeyang).
