Emsatunews.co.id, Semarang – Korosi garis pantai akibat abrasi, kepungan banjir rob yang kian meluas, amblesan muka tanah, hingga karut-marut tata kelola sampah bukan lagi sekadar proyeksi ancaman di atas kertas. Di sepanjang pesisir utara (Pantura) Jawa Tengah, rangkaian krisis hidrometeorologi tersebut telah menjelma menjadi realitas getir yang mengancam ruang hidup sekaligus masa depan generasi mendatang.
Menyikapi kedaruratan ekologis ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengonsolidasikan komitmen kolektif melalui aksi nyata pemulihan lingkungan. Bertepatan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang mengusung tema “Saatnya Bekerja untuk Iklim”, sebuah gerakan masif bertajuk “Mageri Segoro” (Memagari Laut) diakselerasi dari Pantai Tirang, Kota Semarang, Sabtu (6/6/2026).”Saya percaya kita semua mencintai lingkungan ini, karena kualitas alam hari ini akan menentukan kualitas hidup anak-anak kita di masa depan,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat memberikan pengarahan di hadapan ratusan sukarelawan, pelaku usaha, dan lintas komunitas peduli alam.
Luthfi menegaskan, manifesto penyelamatan lingkungan tidak dapat diletakkan sebagai domain pemerintah semata. Diperlukan sebuah kerja kebudayaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong guna memitigasi dampak perubahan iklim yang kian ekstrem.
Benteng Hijau di 16 Titik Pesisir
Sebagai langkah taktis, Ahmad Luthfi memimpin langsung penanaman 2.750 bibit mangrove dan 200 batang cemara laut di kawasan Pantai Tirang. Aksi ini memicu gerakan simultan di 16 kabupaten/kota pesisir Jawa Tengah dengan total vegetasi yang ditanam mencapai 92.290 bibit tanaman pantai.
Secara filosofis, Luthfi menjelaskan bahwa “Mageri Segoro” merupakan upaya sadar manusia untuk memberikan batas pengaman pada laut agar tidak terus-menerus menggerus daratan. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan program ini tidak boleh terjebak pada angka seremonial kuantitas pohon yang tertanam.”Menanam itu perkara mudah, yang tersulit adalah merawatnya. Jangan sampai setelah ditanam lalu ditinggalkan begitu saja, terlebih kita akan segera memasuki musim kemarau,” kata Luthfi.
Ia menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) beserta para pengelola kawasan industri untuk melakukan monitoring berkala minimal tiga hari sekali. Jika ditemukan bibit yang mati akibat cuaca ekstrem, penyulaman atau penggantian tanaman harus segera dilakukan.
Moratorium Air Tanah dan Solusi Desalinasi
Selain persoalan abrasi, penurunan muka tanah (land subsidence) yang dipicu oleh eksploitasi air bawah tanah secara masif menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Luthfi meminta regulasi daerah terkait penggunaan air tanah segera dievaluasi secara radikal.”Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang air tanah harus dipercepat. Tidak perlu menunggu satu tahun, lakukan telaah mendalam setiap tiga bulan sekali,” ucapnya menegaskan.
Sebagai subsitusi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga pesisir yang terdampak, pemerintah mendorong penguatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional serta mengadopsi teknologi desalinasi. Langkah ini diprioritaskan untuk wilayah kritis seperti Pekalongan, Demak, dan Pati. Melalui teknologi ini, air payau akan diolah menjadi air tawar yang layak konsumsi bagi komunitas nelayan.
Menuju Ambisi Zero Waste 2029
Menutup agendanya, Ahmad Luthfi mengingatkan kembali target nasional Indonesia yang harus bebas dari permasalahan sampah pada tahun 2029. Pemprov Jateng sendiri telah memetakan klaster penanganan sampah berdasarkan volume timbulan di tiap daerah.
Sistem Aglomerasi Regional: Diterapkan untuk wilayah perkotaan dengan produksi sampah besar atau mencapai 1.000 ton per hari.
Teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF): Didorong untuk daerah dengan volume sampah lebih rendah guna dikonversi menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen.
Krisis iklim di Pantura Jawa Tengah adalah alarm nyaring yang membutuhkan respons cepat, terukur, dan berkelanjutan. Keberhasilan menahan laju degradasi lingkungan ini pada akhirnya bertumpu pada konsistensi kebijakan pemerintah dan kesadaran kolektif publik untuk tidak lagi abai terhadap bumi.**( Joko Longkeyang).
