SEMARANG, EMSATUNEWS.CO.ID – Indonesia sejak lama tersohor sebagai zamrud khatulistiwa yang dikaruniai komoditas sumber daya alam (SDA) luar biasa melimpah. Mulai dari sektor pertambangan yang bernilai tinggi, hamparan hutan yang luas, potensi pertanian yang subur, wilayah perairan yang kaya, hingga cadangan energi masa depan yang masif. Seluruh potensi tersebut idealnya menjadi fondasi utama dan modal besar negara untuk menjamin kemakmuran sekaligus menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Kendati demikian, potret realitas yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat saat ini justru menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik. Pemanfaatan kekayaan alam yang melimpah tersebut dinilai belum mampu memberikan kontribusi konkret yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat kecil. Di sisi lain, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan pahit berupa penetapan instrumen fiskal dan beban penarikan pajak yang nilainya terus bergerak naik hingga dirasakan kian menghimpit ruang gerak ekonomi warga.
Menyikapi fenomena ketimpangan ekonomi yang kian mencolok ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Provinsi Jawa Tengah, Teguh Supriyanto, akhirnya angkat bicara di Kota Semarang pada Selasa (7/7/2026). Pria yang akrab disapa dengan panggilan Bung Teguh ini menilai situasi ini sebagai persoalan sistemik yang sangat memprihatinkan dan memerlukan atensi serta jawaban yang transparan dari pemangku kebijakan.
”Negara kita ini dianugerahi kekayaan alam yang sangat besar, tetapi pertanyaannya, mengapa potensi ekonomi dari pengelolaan SDA tersebut seolah-olah tidak pernah terhitung atau memberikan dampak signifikan pada kesejahteraan publik? Ironisnya, hal yang justru bisa dikalkulasi secara terperinci dan terus mengalami peningkatan beban adalah sektor pajak yang dipungut dari kantong masyarakat. Ini merupakan tanda tanya besar yang harus dijawab oleh pemerintah,” ujar Teguh Supriyanto dalam keterangannya kepada awak media nasional.
Lebih lanjut, Bung Teguh menggarisbawahi adanya jurang pemisah atau ketidakseimbangan yang tajam dalam tata kelola keuangan negara. Menurut pandangannya, aset strategis berupa kekayaan alam nasional yang semestinya dioptimalkan untuk membiayai akselerasi pembangunan serta meminimalkan beban hidup masyarakat, proses pengelolaannya dinilai berjalan kurang transparan. Hasil nyata dari eksploitasi komoditas utama tersebut dinilai masih sulit diakses dan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas.
Sebaliknya, perluasan objek pajak dan berbagai jenis pungutan baru justru terus bergulir, mencakup hampir seluruh lini aktivitas perekonomian. Kebijakan tersebut menyasar mulai dari sektor konsumsi harian masyarakat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga komoditas kebutuhan pokok yang menjadi urat nadi kehidupan rakyat.
”Apabila formulasinya dibiarkan terus berjalan tanpa adanya reformasi dan evaluasi mendasar, risikonya sangat jelas ke depan. Jika kontribusi kekayaan alam tidak dapat diaudit dan dikembalikan dalam bentuk subsidi publik yang nyata, sementara target penerimaan pajak terus dipaksakan naik, maka daya beli masyarakat bawah akan semakin tergerus, angka kemiskinan berpotensi meningkat, dan roda perekonomian di tingkat akar rumput akan mengalami stagnasi,” kata Ketua IWOI Jateng tersebut secara tegas.
Menutup keterangannya, tokoh jurnalis online Jawa Tengah ini mendesak pemerintah untuk segera menerapkan asas transparansi penuh dan akuntabilitas yang tinggi dalam tata kelola komoditas alam. Ia menekankan bahwa regulasi perpajakan yang adil harus berjalan beriringan dengan jaminan kesejahteraan yang seimbang bagi masyarakat. Seluruh hasil pengelolaan bumi dan air Indonesia wajib dibuka secara transparan agar publik mengetahui secara pasti ke mana arah pemanfaatan pendapatan negara tersebut guna mengurangi ketergantungan yang berlebih pada sektor pajak rakyat.**
