“Dengan praktek shadow politics seperti itu demokrasi Indonesia akan menjadi compang-camping,” katanya.
Ia menilai penguatan kembali sistem presidensial dan hilangnya pengaruh informal dari luar pemerintahan merupakan hal penting untuk memastikan akuntabilitas publik tetap berada pada pemegang kekuasaan formal.
“Sekarang setelah reshuffle, sistem presidensial menjadi lebih sehat, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden yang menjabat,” pungkasnya.*
