Emsatunews.co.id, Pemalang, – Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menerima audiensi dari Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHKN2 Indonesia) pada Senin (6/1/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. H. Martono, M.A.
Audiensi ini diadakan untuk membahas dua isu utama yang menjadi perhatian FHKN2 Indonesia, yaitu sistem kerja paruh waktu bagi tenaga honorer dan jaminan kesejahteraan mereka. Dalam pertemuan ini, para perwakilan FHKN2 Indonesia menyampaikan aspirasi mereka, yang meliputi perlunya kepastian status tenaga honorer, peningkatan insentif, dan akses terhadap jaminan sosial.
Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Drs. H. Martono, M.A., dalam sambutannya menyatakan bahwa DPRD siap mendengar dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. “Kami memahami bahwa kesejahteraan tenaga honorer adalah salah satu isu penting yang harus mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, kami akan mengupayakan langkah-langkah yang dapat menjawab kebutuhan dan harapan honorer di Kabupaten Pemalang,” ujar Martono.
Di sisi lain, OPD Kabupaten Pemalang yang hadir dalam audiensi ini memaparkan berbagai regulasi terkait tenaga honorer, termasuk tantangan dalam implementasi sistem kerja paruh waktu. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif, dengan fokus pada upaya mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
Salah satu perwakilan FHKN2 Indonesia mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah dapat lebih proaktif dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan kepada tenaga honorer. “Kami berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer, terutama dalam hal kepastian kerja dan penghasilan yang layak,” tuturnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen DPRD Kabupaten Pemalang untuk mengkaji lebih lanjut masukan dari FHKN2 Indonesia bersama OPD terkait. Hasil dari audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Pemalang.** ( Joko Longkeyang ).
