Emsatunews.co.id, Pemalang – Gebrakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui Sekolah Antikorupsi bertajuk “Ngopeni Lan Nglakoni Desa Tanpo Korupsi” mendapatkan sambutan hangat dari para ujung tombak pemerintahan di tingkat desa. Para Kepala Desa (Kades) yang mengikuti program ini tak hanya mengapresiasi inisiatif tersebut, namun juga berharap agar kegiatan serupa dapat terus bergulir hingga menyentuh seluruh kabupaten di Jawa Tengah.
Harapan ini salah satunya diungkapkan oleh Muji Subagyo, Kepala Desa Sidowangi, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Ditemui sela-sela acara Sekolah Antikorupsi yang berlangsung di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, pada Selasa (29/4/2025), Muji menilai program ini sebagai terobosan positif dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat desa.
“Menurut saya ini bagus sekali, sebuah terobosan pendidikan antikorupsi yang digagas oleh Bapak Gubernur Ahmad Luthfi. Namun, harapan saya, program ini tidak berhenti di sini saja. Alangkah baiknya jika bisa berkelanjutan dan dilaksanakan juga di tingkat kabupaten,” ujarnya dengan antusias.
Menurut Muji, pelaksanaan program serupa di tingkat kabupaten akan lebih efektif dalam menjangkau seluruh Kades dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta detail mengenai konsep desa antikorupsi. Pasalnya, saat ini, Kades dituntut untuk semakin berhati-hati dalam mengelola bantuan keuangan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, berbeda dengan masa-masa awal dana desa digulirkan.”Latar belakang pendidikan para kepala desa tentu beragam. Dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini, semua konsep pengelolaan keuangan desa yang benar dapat diketahui. Banyak celah aturan, terutama terkait pembangunan di desa, yang sebelumnya tidak saya pahami, kini menjadi lebih jelas,” imbuh Muji.
Senada dengan Muji, Kepala Desa Karanglo, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Cipto Teguh Wibowo, juga memberikan apresiasi tinggi terhadap Sekolah Antikorupsi gagasan Gubernur Luthfi. Ia menilai program ini memacu para Kades untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena adanya panduan aturan yang jelas.”Alhamdulillah dengan adanya Sekolah Antikorupsi ini, sangat bermanfaat karena kita jadi tahu mana pos-pos penggunaan bantuan keuangan yang sebenarnya,” kata Cipto.
Namun, Cipto juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi di lapangan terkait proses administrasi pencairan dana desa, seperti persyaratan faktur pajak dari perusahaan bermodal besar untuk swakelola. Perubahan aturan yang terkadang mendadak juga menjadi tantangan tersendiri, seperti dalam program ketahanan pangan yang seharusnya sudah dicairkan namun tertunda karena perubahan regulasi.”Kami mohon kepada pemerintah provinsi untuk mempermudah prosesnya agar pelaksanaan di desa bisa lebih lancar. Untuk swakelola saja sulit karena harus mencari faktur pajak yang seringkali tidak bisa dikeluarkan,” keluhnya.
Terkait potensi intervensi dari pihak luar, Cipto mengaku bahwa di wilayahnya, hal tersebut relatif aman. Ia menduga salah satu alasannya adalah kondisi ekonomi para Kades di Cilongok yang tidak terlalu berlimpah. “Oknum ormas di daerah saya aman. Tidak ada (yang datang meminta). Tahu sendiri di Cilongok Kadesnya mlarat kabeh (miskin semua), apa yang mau diminta. Ada istilah di tempat kami, ‘Golek jeneng, aja golek jenang.’ Artinya cari nama baik untuk anak cucu, jangan cari keuntungan pribadi di desa yang akhirnya bisa menjebloskan ke penjara,” ungkapnya dengan nadaLocal wisdom.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Sekolah Antikorupsi ini diikuti oleh 7.810 kepala desa sebagai upaya preventif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Narasumber yang dihadirkan pun kompeten di bidangnya, berasal dari KPK RI, BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian Polda Jawa Tengah.
Gubernur Luthfi juga menyoroti keberhasilan upaya pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah membuahkan hasil dengan adanya 30 Desa Antikorupsi. Saat ini, terdapat 297 desa lainnya yang sedang dalam proses pengajuan sebagai Desa Antikorupsi.”Artinya, ini adalah upaya konkret agar pembangunan yang leading sektornya berada di desa nanti benar-benar tepat sasaran. Membangun provinsi sebesar Jawa Tengah ini harus dimulai dari fondasi yang kuat, yaitu desa. Di sana terdapat potensi desa, wisata desa, lumbung pangan desa, semuanya ada di desa,” pungkas Gubernur Luthfi, menekankan pentingnya tata kelola keuangan desa yang bersih demi kemajuan Jawa Tengah secara keseluruhan.**( Joko Longkeyang ).
