Emsatunews.co.id, Semarang – Operasional layanan transportasi publik unggulan di kawasan Soloraya, Batik Solo Trans (BST), kini menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Dari lima koridor yang berjalan, pembiayaan tiga di antaranya yang selama ini ditanggung Kementerian Perhubungan akan dicabut.
Masalah ini menjadi topik utama dalam pertemuan antara Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kantor Gubernur pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Wali Kota Respati menjelaskan, pertemuan tersebut memfasilitasi pembahasan mengenai keberlanjutan layanan Buy The Service (BTS) untuk aglomerasi transportasi yang melibatkan Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Boyolali.”Dari lima koridor BST yang beroperasi, tiga koridor dibiayai pusat, sementara dua lainnya ditanggung APBD Kota Surakarta,” terang Respati. Ia menambahkan bahwa kelima koridor ini, ditambah 7 feeder, melayani sekitar 13.000 hingga 14.000 penumpang setiap hari di Soloraya.
“Karena pemerintah pusat akan mencabut penganggarannya, kami harus mendorong kemandirian fiskal dan cost sharing dengan kabupaten di sekitar. Mayoritas pengguna BST ini berasal dari warga kabupaten sekitar,” ungkapnya, menjelaskan urgensi pembagian beban biaya.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa BST bukan sekadar program biasa. Ia menyebut BST sudah menjadi “Roadmap” yang matang untuk aglomerasi transportasi di Jawa Tengah dan telah berjalan dengan baik serta terintegrasi, melibatkan perusahaan otobus lokal.
“Ini sebenarnya sudah jadi Roadmap. Sudah berjalan dan beda dengan daerah lain. Kalau daerah lain itu kompetitif dengan angkutan lainnya, dan tidak ada roadmap yang matang. Solo ini sudah paten,” puji Ahmad Luthfi.
Demi menjaga layanan vital ini, Gubernur segera meminta Dinas Perhubungan Jawa Tengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menggelar rapat koordinasi.
“Ini harus jalan dengan cara sharing. Teknis nanti silakan dibahas,” perintah Gubernur yang didampingi oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arief Djatmiko.
Sujarwanto Dwiatmoko menambahkan, untuk menutup pembiayaan yang hilang akibat refocusing anggaran pusat, diperlukan “konsep gotong royong” antardaerah.”Konsep gotong royong itulah yang nanti Gubernur akan bertemu dengan semua bupati dan wali kota se-Soloraya untuk membahas hal ini. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan yang baik,” tutup Sujarwanto, berharap adanya komitmen bersama demi keberlanjutan layanan publik.**( Joko Longkeyang ).
