Emsatunews.co.id, Pemalang – Pemerintah Kabupaten Pemalang menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Kepastian Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran dalam Kewenangan Daerah, Nasional, Regional, dan Internasional.” Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro di Hotel Wijaya Pemalang, Rabu (15/10/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Anom menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, menekankan bahwa FGD ini merupakan perwujudan komitmen bersama untuk meningkatkan perlindungan dan memperbaiki tata kelola penempatan awak kapal perikanan migran.”Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pihak dalam merumuskan langkah konkret. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan, kesejahteraan, serta kepastian hukum bagi awak kapal perikanan migran,” ujar Bupati Anom.
Bupati Anom menjelaskan bahwa Awak Kapal Perikanan Migran memegang kontribusi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, baik yang bekerja di kapal domestik maupun kapal berbendera asing. Meskipun demikian, kelompok pekerja ini termasuk yang rentan terhadap pelanggaran hak dan eksploitasi.
Kondisi tersebut, lanjut Anom, menunjukkan betapa krusialnya penguatan tata kelola. Penguatan ini harus mencakup pengaturan yang jelas, pengawasan yang efektif, serta koordinasi antarlembaga yang solid di berbagai tingkatan kewenangan.
Bupati Anom turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi lintas sektor dan wilayah. Sinergi ini diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat saling melengkapi, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi para pekerja.
Ia berharap, melalui forum diskusi yang terbuka ini, akan lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat segera diimplementasikan, baik di tingkat daerah maupun nasional.”Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang terbuka untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi terbaik bagi perlindungan awak kapal perikanan migran,” tutupnya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta berbagai tamu undangan dari unsur penting, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pelaku usaha perikanan, hingga aparat penegak hukum.**( Joko Longkeyang).
