Emsatunews.co.id, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyerukan agar kaum perempuan terus memperkuat peran dan kontribusinya dalam dunia politik. Pesan itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025–2030 yang digelar di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa KPPI harus mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan perempuan yang cerdas secara politik, berdaya secara ekonomi, dan aktif berperan dalam pembangunan daerah. Ia berharap kepengurusan baru KPPI Jateng tidak berhenti pada seremoni pelantikan semata, tetapi mampu melahirkan aksi nyata di tengah masyarakat.“Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik harus mampu memberi warna baru dalam dunia politik dan menjadi bagian dari gerakan emansipasi yang sesungguhnya. Saya ingin Jawa Tengah menjadi provinsi yang benar-benar berdaya melalui kontribusi kaum perempuan,” ujar Luthfi.
Gubernur menyoroti bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di Jawa Tengah masih relatif rendah. Berdasarkan data terkini, keterwakilan perempuan asal Jawa Tengah di DPR RI baru mencapai sekitar 24 kursi atau 20 persen dari total perwakilan, sementara laki-laki mendominasi hingga 80 persen.
Kondisi tersebut, menurut Luthfi, harus menjadi tantangan bersama untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ia menilai bahwa pendidikan politik menjadi kunci penting agar perempuan memiliki kapasitas, wawasan, dan kepercayaan diri untuk tampil dan berkompetisi dalam dunia politik.“Inilah kiprah yang harus kita tunggu. Saya ingin semakin banyak perempuan Jawa Tengah yang berani maju dan mengambil peran strategis dalam pemerintahan maupun lembaga politik,” katanya.
Selain bidang politik, Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen memperkuat pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Melalui roadmap yang telah disusun, Pemprov Jateng berfokus pada peningkatan kesejahteraan perempuan, terutama dalam hal ekonomi, layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
Salah satu langkah nyata dari komitmen tersebut adalah program Kecamatan Berdaya. Program ini telah dilaksanakan di sekitar 150 kecamatan yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Melalui program tersebut, pemerintah ingin menciptakan lingkungan yang mendorong perempuan agar mandiri, kreatif, dan produktif.“Program Kecamatan Berdaya kami rancang agar perempuan mampu berdiri di atas kaki sendiri, memiliki kemandirian, serta berperan sebagai pencipta lapangan kerja, baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya,” ungkap Luthfi.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tugas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi seperti KPPI. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi perempuan diyakini dapat mempercepat lahirnya masyarakat yang setara, adil, dan berdaya saing.“Kita ingin perempuan Jawa Tengah menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi kreatif, memperjuangkan keadilan sosial, dan menginspirasi generasi muda untuk lebih peduli pada isu-isu kebangsaan,” pungkasnya.
Pelantikan pengurus DPD KPPI Jateng masa bakti 2025–2030 ini turut dihadiri sejumlah tokoh perempuan, pejabat daerah, serta perwakilan organisasi masyarakat dan partai politik. Acara berlangsung khidmat dengan semangat kebersamaan untuk memperkuat peran perempuan dalam politik dan pembangunan di Jawa Tengah.( Joko Longkeyang).
