Emsatunews.co.id, Pemalang – Pemberitahuan Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang mengenai perubahan mekanisme Universal Health Coverage (UHC) terus menuai perhatian publik. Kebijakan tersebut juga mendapat respons serius dari unsur legislatif, khususnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pemalang.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Slamet Ramuji, menyampaikan sikap partainya saat dihubungi via whatsappnya. Ia menekankan bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh didekati semata-mata dengan logika angka.
Menurut Slamet Ramuji , upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya dapat dipahami. Namun demikian, efisiensi tersebut tidak boleh menggeser tanggung jawab negara dalam menjamin hak hidup dan kesehatan warga.“Urusan nyawa tidak bisa dihitung dengan nominal atau kalkulator. Ini menyangkut hak hidup warga Pemalang,” tegasnya. Rabu ( 7/12/2026 ).
Ia menyampaikan bahwa Fraksi PKB mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan tepat sasaran. Akan tetapi, penentuan skala prioritas harus benar-benar berpihak pada kepentingan dasar masyarakat, termasuk jaminan layanan kesehatan yang adil dan mudah diakses.
Slamet juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan UHC berpotensi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan agar tidak melahirkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurutnya, kesehatan bukan sekadar program teknis, melainkan amanat konstitusional yang wajib dijaga oleh negara. DPRD, kata dia, akan terus mencermati dan mengawal arah kebijakan kesehatan daerah agar tetap sejalan dengan prinsip perlindungan hak warga.“Kami mendorong agar kebijakan yang diambil benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat. Efisiensi penting, tetapi keselamatan dan kesehatan warga harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.( Joko Longkeyang ).
