Emsatunews.co.id, Semarang– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai babak baru dalam tata kelola pemerintahan dengan memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru. Langkah besar ini ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis guna menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan selaras dengan visi pembangunan nasional.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penataan ulang organisasi ini merupakan upaya konkret untuk mempercepat program-program prioritas. Perubahan nomenklatur ini juga dilakukan agar terjadi sinkronisasi yang harmonis antara kebijakan di tingkat daerah dan pusat.”Kita melakukan akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Sebagai contoh, sektor pertanian kini diintegrasikan dengan peternakan. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan visi misi kita tegak lurus dengan pusat,” ujar Ahmad Luthfi usai melantik 1.049 pejabat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/1).
Dalam perombakan besar-besaran ini, beberapa urusan yang sebelumnya berdiri sendiri kini digabungkan ke dalam dinas baru. Salah satu yang paling menonjol adalah lahirnya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) yang dipimpin oleh Hanung Triyono. Dinas ini kini mengampu tiga pilar penting sekaligus dalam satu pintu.
Sektor ketahanan pangan juga tak luput dari efisiensi. Urusan pertanian, peternakan, hingga perkebunan kini bernaung di bawah satu atap, yakni Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) yang dipercayakan kepada Defransisco Dasilva Tavares. Sementara itu, untuk memperkuat otot infrastruktur, fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dikonsolidasikan ke dalam Dinas PUPR di bawah komando Henggar Budi Anggoro.
Prosesi pelantikan ini mencakup spektrum jabatan yang luas, mulai dari eselon tinggi hingga pengawas. Rinciannya terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, serta 623 Pejabat Pengawas. Dari jajaran pimpinan tinggi, terdapat sembilan wajah baru hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara sisanya merupakan pejabat yang dikukuhkan kembali.
Ahmad Luthfi juga memastikan bahwa perubahan struktur ini telah diikuti dengan penataan fasilitas penunjang kerja. “Pengaturan kebutuhan kantor dinas sudah kami bagi secara merata,” tambahnya.
Di hadapan para pejabat baru, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Sadimin dan Kepala Dispora Muhamad Masrofi, Gubernur menitipkan pesan kuat mengenai profesionalisme. Ia menuntut para ASN untuk segera beradaptasi dengan struktur yang baru tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.”Kami menuntut kontribusi nyata yang berlandaskan integritas. Pejabat baru harus mampu bekerja dalam tim. Kolaborasi antarpemangku jabatan adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang solid dan efektif bagi masyarakat Jawa Tengah,” pungkasnya. **( Joko Longkeyang)
