Emsatunews.co.id, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan menohok di tengah prosesi penandatanganan pakta integritas serentak oleh kepala daerah se-Jawa Tengah di Semarang, Senin (30/3/2026). Lembaga antirasuah ini menegaskan bahwa tingginya angka penindakan kasus korupsi di wilayah Jateng belakangan ini merupakan sinyal bahaya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara lugas menyatakan bahwa maraknya operasi penangkapan pejabat di Jawa Tengah bukanlah sebuah pencapaian yang membanggakan bagi KPK. Sebaliknya, hal itu menjadi indikator bahwa sistem pencegahan di tingkat daerah masih rapuh.
”Penindakan yang marak itu bukan prestasi, melainkan alarm keras bahwa fungsi pencegahan belum optimal. Kami ingin sinergi ini benar-benar menekan perilaku koruptif, bukan sekadar seremoni,” tegas Fitroh dalam forum tersebut.
KPK Plototi Sektor Anggaran dan Pengadaan
KPK kini mengintensifkan monitoring pada sektor-sektor yang dinilai paling rawan menjadi celah rasuah, seperti pengelolaan APBD serta pengadaan barang dan jasa. Melalui pakta integritas kolektif ini, KPK mendesak para bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD untuk menutup segala ruang intervensi pihak luar dalam proses penganggaran.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan KPK dalam pakta tersebut antara lain:
Transparansi Anggaran: APBD harus bebas dari “titipan” dan intervensi yang tidak selaras dengan kepentingan publik.
Rekrutmen ASN: Larangan keras terhadap praktik suap, gratifikasi, hingga jual beli jabatan dalam proses promosi dan rotasi.
Penguatan APIP: Mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk lebih berani dan responsif terhadap potensi tindak pidana korupsi.
Inisiatif Daerah dan Harapan KPK
Meskipun memberikan teguran keras, KPK mengapresiasi inisiatif Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang merangkul seluruh pimpinan daerah untuk berkomitmen secara serentak. KPK berharap langkah ini menjadi fondasi kuat agar tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah berubah menjadi lebih bersih (clean governance).
Fitroh menambahkan, KPK tidak akan berhenti pada sosialisasi semata. Implementasi nyata dari komitmen ini akan diawasi secara berkelanjutan melalui sistem monitoring yang ketat. Bagi pejabat yang terbukti melanggar, KPK memastikan sanksi hukum akan tetap ditegakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.**( Joko Longkeyang).
