Emsatunews.co.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan tidak akan mengendurkan langkah dalam memerangi kemiskinan pada tahun anggaran 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa seluruh program kerja pemerintah harus berorientasi pada satu indikator utama: kesejahteraan rakyat yang nyata.
Arah kebijakan ini disampaikan Gubernur usai menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026). “Kesejahteraan masyarakat adalah muara dari setiap rupiah yang kita belanjakan. Tolok ukur paling valid adalah sejauh mana kita mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Luthfi.
Rapor Hijau Ekonomi Jawa Tengah
Di hadapan legislatif, Gubernur memaparkan sejumlah keberhasilan signifikan sepanjang tahun 2025 yang menjadi modal kuat untuk melangkah di tahun 2026: Kemiskinan: Berhasil ditekan dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Pengangguran: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menyusut ke angka 4,32 persen. Pertumbuhan Ekonomi: Mencapai 5,37 persen, sebuah prestasi yang melampaui angka pertumbuhan nasional.Investasi & Inflasi: Realisasi investasi menyentuh Rp 88,8 triliun dengan tingkat inflasi yang sangat terkendali di angka 2,72 persen.
Reformasi Bansos: Dari Subsidi ke Mandiri
Salah satu poin krusial yang ditegaskan Ahmad Luthfi adalah evaluasi total terhadap skema Bantuan Sosial (bansos). Ia menyoroti fenomena ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang terlalu lama.“Bansos bukan untuk selamanya. Jangan sampai ada warga yang menerima bantuan hingga delapan tahun tanpa ada perubahan status ekonomi. Kita akan lakukan evaluasi triwulanan secara ketat agar masyarakat terdorong untuk lebih produktif dan mandiri,” ucapnya dengan nada tegas.
Intervensi Total Lintas Sektor
Menghadapi 2026, Pemprov Jateng mengusung strategi intervensi terpadu yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Luthfi menyebutkan penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan setengah-setengah, melainkan harus dikeroyok bersama antara pemerintah daerah dan pusat.
Beberapa langkah konkret yang telah dan akan terus diperkuat meliputi: Papan & Lingkungan: Melanjutkan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah mencapai 17.510 unit melalui dukungan APBD, Baznas, dan CSR. Pendidikan Berkeadilan: Memperluas akses sekolah gratis melalui skema kemitraan SMA swasta dan SMK Jateng bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kesehatan & Gizi: Mendukung penuh program makanan bergizi gratis yang kini telah menjangkau 4,29 juta penerima, serta layanan cek kesehatan gratis bagi 14,13 juta jiwa.bEkonomi Desa: Mengaktivasi 6.233 unit Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat akar rumput.
Tinjauan Legislatif
Menanggapi paparan tersebut, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, mengapresiasi capaian pemerintah provinsi. Meski demikian, pihak legislatif tetap akan melakukan fungsi pengawasan melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.“Pansus segera bekerja untuk menelaah setiap program di tahun 2025. Hasil kajian ini nantinya akan melahirkan rekomendasi penting guna menyempurnakan strategi pembangunan di tahun 2026 agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat B luas,” tutup Sumanto.**( Joko Longkeyang)
