Emsatunews.co.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk mengubah pola pikir dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa birokrasi hari ini tidak boleh lagi hanya terjebak dalam rutinitas kertas, melainkan harus hadir sebagai jawaban atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Luthfi saat membuka Forum Dialog Kepemimpinan dalam Program Eksekutif Daerah (PED) 2026 di Gedung Sasana Widya Praja, BPSDMD Jateng, Rabu (1/4/2026). Forum bertema inovasi dan kolaborasi ini menjadi ajang bagi Gubernur untuk mengingatkan kembali marwah pelayan publik.
“Aparatur kita harus menjadi problem solver. Jangan lagi sekadar menjalankan tugas administratif rutin, tapi harus mampu memberi solusi konkret di lapangan,” ujar Ahmad Luthfi.
Hapus Sekat Sektoral Melalui Kolaborasi
Dalam arahannya, Luthfi menyoroti pentingnya konsep collaborative government. Ia menilai, permasalahan kompleks di Jawa Tengah—seperti bencana alam dan isu sosial— mustahil diselesaikan jika setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih bekerja di dalam “kotaknya” masing-masing.
Ia mencontohkan, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Menurutnya, pembangunan fisik tidak akan berdampak besar jika tidak dibarengi dengan perhatian pada aspek sumber daya manusia.
“Tidak ada gunanya rumah diperbaiki jika penghuninya masih stunting atau tidak memiliki akses pendidikan dan pekerjaan. Semua harus sinkron, dari provinsi hingga tingkat kabupaten/kota,” imbuhnya.
Sistem Merit: “Haram” Ada Titipan Jabatan
Selain menuntut kecepatan kerja, Gubernur Luthfi juga memberikan jaminan terkait transparansi dalam internal birokrasi. Ia memastikan bahwa iklim kerja di Jawa Tengah mengedepankan integritas tinggi, terutama dalam hal jenjang karier pegawai.
“Di Jawa Tengah, saya tegaskan tidak ada lagi istilah ‘titip-menitip’ jabatan. Kita terapkan merit system secara murni. Siapa yang berkompeten, dia yang mengabdi,” tegasnya disambut antusias peserta.
Menyamakan Visi Birokrasi
Kepala BPSDMD Jawa Tengah, Dr. Uswatun Hasanah, melaporkan bahwa agenda ini diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan tinggi hingga fungsional, baik secara luring maupun daring. Forum ini diharapkan menjadi jembatan untuk menyatukan frekuensi seluruh ASN agar program prioritas pembangunan dapat tuntas secara efektif.
Dengan transformasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya bersih, tetapi juga lincah dalam merespons dinamika kebutuhan warga.**( Joko Longkeyang).
