Emsatunews.co.id, Pemalang – Kabar mengejutkan datang dari sektor anggaran desa di Kabupaten Pemalang. Alokasi Dana Desa (DD) dilaporkan mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 50 persen. Menyikapi hal tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang bergerak cepat dengan mengusulkan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari APBD.
Langkah strategis ini mencuat dalam rapat kerja Komisi A bersama Dispermasdes, Inspektorat, serta perwakilan kepala desa di Gedung DPRD Pemalang, Senin (18/5/2026).
Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, menegaskan bahwa intervensi anggaran melalui BKK sangat mendesak dilakukan agar roda pemerintahan di tingkat desa tidak mengalami kelumpuhan akibat defisit anggaran.”BKK untuk desa ini menjadi solusi vital. Kita tidak ingin pembangunan desa terhenti hanya karena keterbatasan anggaran pusat oleh karena itu kami usulkan pemerintah membantu kisaran Rp., 500 jt ~ 1 Milyar,” ujar politisi PKB yang akrab disapa Kundhi tersebut.
Pemerintah Desa Harus Putar Otak
Kundhi menyoroti tantangan berat yang kini dihadapi para kepala desa. Dengan pemangkasan anggaran yang rata-rata mencapai separuh dari nilai tahun sebelumnya, pemerintah desa dipaksa untuk menyusun ulang prioritas pembangunan yang semula telah direncanakan.
Mantan aktivis pendiri Aliansi Pemalang Raya (AMPERA) ini menilai, jika pemerintah daerah tidak segera hadir melalui skema BKK, maka infrastruktur desa dan pelayanan publik akan terkena dampak langsung.”Kebutuhan masyarakat terus meningkat, mulai dari infrastruktur hingga sosial. Tanpa dukungan dana tambahan dari APBD Kabupaten, sulit bagi desa untuk menjalankan tanggung jawab secara maksimal,” imbuhnya.
Ingatkan Transparansi dan Bebas Hukum
Meski mendorong suntikan dana segar, Kundhi tetap memberikan catatan tegas kepada para aparatur desa. Ia mewanti-wanti agar pengelolaan BKK nantinya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian tinggi.”Duit rakyat ini harus dikelola secara transparan dan sesuai aturan. Jangan sampai niat baik membangun desa justru berujung pada persoalan hukum karena keteledoran dalam administrasi,” tegas pria yang dikenal vokal ini.
Lanjutkan Sukses Dana Kelurahan
Usulan BKK untuk desa ini bukanlah tanpa referensi. Sebelumnya, Komisi A telah sukses menginisiasi bantuan keuangan serupa untuk 11 kelurahan di Pemalang sejak tahun 2025 dengan besaran Rp1 miliar per kelurahan. Keberhasilan program tersebut diharapkan dapat menular ke tingkat desa demi pemerataan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi daerah secara menyeluruh.( Joko Longkeyang ).
