EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG – H Noor Rosyadi, selaku Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang mengungkapkan keprihatinan terhadap kurangnya optimasi dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Dalam penjelasannya, Rosyadi menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum sepenuhnya memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Salah satu contoh yang disoroti adalah rendahnya penggunaan tapping box, meskipun badan pemeriksa keuangan (BPK) telah merekomendasikan penggunaan sebanyak 100 unit di tahun 2023. Namun, kenyataannya hanya sedikit unit yang digunakan.
Tapping box sendiri adalah alat pemantau pajak yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penerimaan pajak daerah. Rosyadi menyebut bahwa penggunaan tapping box diusulkan berdasarkan tekanan dari BPK. Meskipun pada akhirnya beberapa unit tapping box digunakan, namun masih jauh dari jumlah yang direncanakan.
Rosyadi juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap penghasilan retribusi di Kabupaten Pemalang.
Ia mencontohkan keberhasilan penggunaan e-retribusi pasar yang telah meningkatkan pendapatan retribusi dari Rp 6,7 miliar menjadi Rp 8,9 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Pemkab menargetkan pendapatan retribusi pasar mencapai Rp 14 miliar. Namun, Rosyadi menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kebocoran pendapatan seperti yang terjadi pada kasus TPI sebelumnya.
Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, Rosyadi menekankan pentingnya manajemen dan penataan kerja yang baik di lingkungan Pemkab. Hal ini akan memastikan target penghasilan daerah dapat tercapai dengan maksimal dan anggaran APBD terus meningkat. ** ( Joko Longkeyang )
