EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG – Dinas Sosial Kabupaten Pemalang berkolaborasi dengan DPRD Komisi D mengadakan pertemuan bersama kader Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, dan Bodeh, bertempat di Rumah Makan Bambu Ijo pada Selasa 8 November 2022 siang. Pokok pembahasan yang diulas dalam pertemuan ini yaitu terkait program nasional penurunan stunting.
Kepala Bidang (Kabid) PPKB Dinas Sosial KBPP Pemalang Noor Hidayati mengatakan, target program penurunan stunting di tahun 2024 harus mencapai 14 persen. Sementara menurut SSGI tahun 2021, di Kabupaten Pemalang sendiri masih 24,7 persen.
“Ini yang menjadi PR kita. Makanya kita berkolaborasi dengan kemitraan DPRD komisi D,” kata Noor Hidayati.
“Program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pemalang melalui PPKBD akan lebih berhasil untuk program stunting khususnya dan program bangga kencana di Kabupaten Pemalang,” tambahnya.
Strategi yang dilakukan lanjut Noor Hidayati, karena stunting berconvergence jadi dirinya convergence dengan OPD terkait seperti Bapeda, Dinas Kesehatan sebagai eksekutor stuntingnya dan OPD lainnya.
“Kami juga sering mengadakan pertemuan bersama OPD terkait dan juga sudah mengaudit kasus stunting,” bebernya.
Menurut Noor dari monitoring yang dilakukan ada perkembangan seperti Baduta yang semula berat badannya masih kurang sekarang sudah ada peningkatan.
“Yang tadinya berat badannya ditanda merah sekarang sudah ditanda kuning. Jadi sudah ada perkembangan,” tukasnya.
Sementara Nuryani Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang menyampaikan, melalui pertemuan seperti ini dirinya mendapat aspirasi terkait dengan petugas PPKBD. Mereka sudah aloud bekerja untuk desa dan kabupaten karena saat ini pendataan KB di Kabupaten Pemalang sangat luar biasa.
“Kami menginginkan semua yang sudah mengkontribusikan tenaganya untuk desa maupun kabupaten agar mendapat perhatian,” tuturnya.
“Dari desa mungkin sudah ada dan kami berharap dari Pemerintahan Daerah (Pemda) ada tambahan untuk kesejahteraan mereka,” imbuhnya
Menurut Nuryani, petugas-petugas di desa ini patut diperhatikan oleh Pemda. Pasalnya, petugas PPKBD ini ada yang mendapat upah Rp. 80.000, 100.000, dan 200.000 perbulan. Memang ada yang Rp. 500.000 tetapi hanya di satu desa yaitu Desa Sewaka.
“Saya dorong Plt. Bupati supaya kesejahteraan petugas yang di desa ini ditingkatkan, beri lah alokasi agar kesejahteraan mereka bisa sedikit bahagia,” pungkasnya.
Penulis : Sasongko
