EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALAMN– Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Pemalang, Slamet Suroto yang dikenal di kalangan jurnalis dengan sebutan Slameto, mengajak semua elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pemalang.
Menurut Slameto hal tersebut karena Pilkada Pemalang diikuti oleh pasangan yang berasaal dari Petahana.
“Sebagai calon kepala daerah pada pilkada, petahana cenderung untuk melakukan politisasi anggaran,” katanya.
“Sebagai calon kepala daerah petahana tentunya memiliki peluang besar dalam manfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingan politiknya,” imbuhnya.
Pos anggaran hibah dan belanja bantuan sosial, merupakan salah satu pos belanja paling rawan dan sangat berpotensi dipakai bagi calon kepala daerah petahana untuk mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan.
Dalam beberapa kasus, politisasi anggaran cenderung terjadi ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama lalu maju kembali sebagai calon petahana.
“Politisasi anggaran ini biasanya akan dilakukan secara diam-diam dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaannya, ” ujarnya.
Selain potensi penyalahgunaan dana bansos dan hibah yang sangat lebar, Partai Hanura melihat bahwa petahana juga diuntungkan lewat kucuran dana desa.
“Saya khawatir dana desa juga dimanfaatkan oleh pasangan calon petahana sebagai ‘modal politik’ untuk memuluskan jalan politiknya agar dapat terpilih kembal,” pungkasnya.*
