Berita UtamaDaerahPemalang

DPRD Desak Pemkab Pemalang Segera Cairkan Insentif Guru Honorer yang Tertunggak Enam Bulan

157
×

DPRD Desak Pemkab Pemalang Segera Cairkan Insentif Guru Honorer yang Tertunggak Enam Bulan

Sebarkan artikel ini

Emsatunews.co.id, Pemalang – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Kundhimiarso, menyoroti lambannya pencairan insentif bagi guru honorer di Kabupaten Pemalang. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang segera mencairkan honor daerah (insentif) guru yang sudah menunggak hingga enam bulan sejak Januari 2025.

Anggota Komisi A DPRD Pemalang ini menegaskan, persoalan ini bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut kesejahteraan dan semangat kerja para tenaga pendidik.

Advertisement

“Insentif ini bukan tambahan, tapi bagian dari pendapatan guru. Terlambat dicairkan, semangat kerja mereka jelas bisa terganggu,” kata Kundhi, Rabu (3/6/25).

Ia menegaskan, guru honorer, terutama di daerah terpencil, memegang peran vital dalam menjaga kualitas pendidikan. Sayangnya, perhatian Pemkab dinilai masih minim, terutama dalam hal kepastian pembayaran insentif.

“Jika keterlambatan seperti ini terus dibiarkan, tentu akan berpengaruh pada kualitas pembelajaran di kelas,” ujarnya.

Kundhi juga mengungkapkan masalah lain yang belum terselesaikan: ketimpangan distribusi guru di Pemalang. Banyak wilayah kekurangan guru, sementara kebutuhan terus meningkat.

“Persoalannya bukan hanya insentif, tapi juga minimnya jumlah guru. Di satu sisi jumlahnya kurang, di sisi lain kesejahteraan mereka terabaikan. Ini kombinasi buruk untuk dunia pendidikan,” tegas mantan aktivis pendiri AMPERA (Aliansi Pemalang Raya) itu.

Menurutnya, Pemkab perlu menata ulang sistem rekrutmen dan pendistribusian guru, sekaligus memperbaiki pola pencairan insentif agar tidak terus bermasalah. Ia juga mendorong adanya perencanaan jangka panjang yang berpihak pada pemerataan pendidikan.

“Pemkab harus hadir dengan solusi konkret. Rasio antara guru dan murid harus seimbang. Jika tidak, kualitas pendidikan akan terus tertinggal,” lanjutnya.

Kundhi memastikan DPRD akan terus menagih komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini, serta mendesak pembayaran insentif dilakukan secara tepat waktu dan terjadwal.

“Sudah saatnya pemerintah daerah membayar hak guru tepat waktu. Jangan tunggu keluhan dulu baru bergerak,” tutupnya.( Joko Longkeyang).

Konten Promosi
Iklan Banner