Emsatunews.co.id, Pemalang – Janji program “jalan mulus” yang diusung Bupati Anom dan Wakil Bupati Nurkholes sebagai salah satu prioritas pembangunan Pemalang dalam lima tahun ke depan, kini berada dalam sorotan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang menyuarakan keraguan terkait target ambisius tersebut, terutama setelah menelaah ketersediaan anggaran.
Ketua Komisi B Bidang Pembangunan DPRD Pemalang, Agus Sukoco, menyampaikan pandangan kritisnya belum lama ini dalam rapat kerja komisi yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemalang tahun 2024. Menurut data Pemerintah Kabupaten Pemalang, total panjang jalan rusak yang membutuhkan perbaikan mencapai 191 kilometer.
“Jika kita hitung secara saksama, anggaran sekitar Rp300 miliar yang tersedia itu belum cukup,” ujar Agus Sukoco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi Gedung DPRD beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran tersebut dilakukan oleh bupati sebelumnya, sehingga tidak mampu mencakup seluruh kebutuhan perbaikan jalan yang sangat banyak.
Agus memaparkan, untuk pembangunan jalan menggunakan rigid beton, setiap satu kilometer membutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp4 miliar. Dengan alokasi tahunan Rp160 miliar, pembangunan yang bisa dicakup hanya sepanjang 40 kilometer per tahun. Angka ini, menurut Agus, belum termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan survei yang totalnya bisa mencapai kurang lebih Rp250 miliar.
“Anggaran itu belum termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan survei yang jika ditotal kurang lebih dibutuhkan total Rp250 miliar,” tegasnya.
Dengan asumsi anggaran hanya sebesar Rp300 miliar, Agus Sukoco pesimistis program pembangunan jalan mulus akan terwujud dalam lima tahun mendatang. Ia juga mengingatkan bahwa Pemkab Pemalang memiliki sejumlah program prioritas lain yang juga membutuhkan alokasi dana besar, seperti penuntasan kemiskinan, penanganan masalah sampah, dan peningkatan kualitas pendidikan.
“Apalagi ada titik-titik program prioritas lainnya yang harus dilaksanakan. Mulai dari penentasan kemiskinan, masalah sampah, hingga pendidikan yang kini jadi fokus pemerintah kabupaten,” jelas Agus.
Agus berpendapat, jika anggaran untuk seluruh pembangunan jalan mulus hanya Rp300 miliar, maka program ini tidak akan rampung selama masa jabatan Bupati Pemalang. Oleh karena itu, ia sangat berharap adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk infrastruktur jalan di masa mendatang.**( Joko Longkeyang).
