Emsatunews.co.id, Pemalang, – Isu tunjangan rumah bagi anggota dewan kini tak hanya menjadi perbincangan di tingkat pusat, tetapi juga meresahkan publik di daerah. Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tunjangan rumah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terungkap memiliki nilai yang fantastis, memicu pro dan kontra di tengah masyarakat yang masih mengeluhkan berbagai masalah dasar.
Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2025, besaran tunjangan rumah untuk para wakil rakyat di Pemalang memang menggiurkan. Seorang anggota DPRD biasa memperoleh alokasi tunjangan sebesar Rp20.450.000 setiap bulannya. Nilai ini naik signifikan untuk para pimpinan dewan. Masing-masing dari tiga wakil ketua mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp30.000.000 per bulan.
Sementara itu, Ketua DPRD tidak menerima tunjangan ini karena sudah menempati rumah dinas jabatan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Angka-angka ini menjadi sorotan tajam, terutama jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi dan realitas di lapangan. Banyak warga merasa bahwa alokasi anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak atau untuk mengatasi masalah-masalah sosial lainnya.
Banyak yang merasa aspirasi mereka tidak pernah benar-benar terserap atau terealisasi. Kegiatan reses, yang seharusnya menjadi jembatan antara wakil rakyat dan konstituennya, seringkali dianggap hanya sebagai acara seremonial tanpa tindak lanjut yang konkret.
Besarnya tunjangan rumah ini menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas anggaran pemerintah daerah. Ketika sebagian besar masyarakat masih berjuang dengan tantangan ekonomi dan infrastruktur yang belum memadai, alokasi dana yang besar untuk fasilitas anggota dewan bisa menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja wakil rakyat mereka.
Dengan terungkapnya besaran tunjangan ini, publik Pemalang menunggu respons dan langkah konkret dari pihak legislatif dan eksekutif. Akankah ada evaluasi terhadap peraturan yang ada? Atau, akankah para wakil rakyat ini membuktikan bahwa tunjangan besar yang mereka terima memang sepadan dengan dedikasi dan kontribusi mereka dalam melayani masyarakat? Hanya waktu dan realisasi aspirasi yang bisa menjawabnya.( Joko Longkeyang ).
