Emsatunews.co.id, Pemalang – Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada Kamis, 4 September 2025, di Kabupaten Pemalang dinilai sebagai puncak dari kebuntuan komunikasi politik antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan elemen masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Slamet Efendi, seorang aktivis yang melihat adanya kesenjangan antara janji politik dan realisasi program.
Dalam wawancaranya pada Jumat (29/8/2025), Slamet Efendi menyoroti proyek pembangunan city walk yang dianggap menyimpang dari janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Anom Widiyantoro dan Nurkholes. Menurutnya, proyek tersebut tidak termasuk dalam 12 program prioritas yang seharusnya didahulukan.
“Proyek city walk ini merupakan penyimpangan dari janji politik bupati dan wakil bupati terpilih karena tidak masuk dalam 12 program prioritas,” kata Slamet.
Ia berpendapat bahwa di tahun pertama masa jabatan, fokus seharusnya pada pelaksanaan program-program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Program tersebut, lanjutnya, adalah wujud dari janji politik yang harus dijalankan oleh seluruh dinas terkait. “Semua dinas wajib menjabarkan dan melaksanakan apa yang menjadi program prioritas tersebut,” tegasnya.
Slamet Efendi juga menyoroti peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang seharusnya lebih proaktif. Menurutnya, kebuntuan komunikasi antara Pemda dan masyarakat harus segera ditangani oleh Kesbangpol agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ia menyayangkan Kesbangpol yang terkesan membiarkan dan berpangku tangan dalam menghadapi permasalahan yang ada.
“Kesbangpol bertugas menjadi fasilitator antara pemerintah dengan elemen masyarakat,” ujarnya, menekankan pentingnya peran lembaga tersebut sebagai mediator untuk membina organisasi kemasyarakatan (ormas).
Di samping isu proyek city walk, Slamet juga mengomentari pembatalan acara Inspiring Teacher yang seharusnya digelar pada 30 Agustus 2025. Menurutnya, acara tersebut penting untuk para pendidik dan seharusnya tetap berjalan untuk menunjukkan esensinya. Pembatalan ini, kata SE, memperkuat dugaan bahwa acara tersebut bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan sarat politisasi. “Dengan dibatalkannya acara ini, memperkuat dugaan bahwa yang dituduhkan oleh para aktivis itu benar adanya, dan mengindikasikan adanya kekhawatiran dari pihak lain yang berujung pada pembatalan acara tersebut,” Pungkas Slamet Efendi.( Joko Longkeyang ).
