Emsatunews.co.id, Pemalang – DPRD Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, menerima audiensi dari Aliansi Honorer Non Database BKN Gagal CPNS Kabupaten Pemalang pada Rabu, 17 September 2025. Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi bagi tenaga honorer yang hingga kini belum terakomodir dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam forum tersebut, perwakilan honorer menyampaikan keluh kesah terkait ketidakjelasan status mereka setelah gagal dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurut mereka, belum adanya regulasi yang jelas tentang pengangkatan tenaga honorer non-database menyebabkan masa depan pekerjaan menjadi tidak pasti.
Heru Kundhimiarso, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa Komisi A DPRD akan segera menggelar rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna membahas nasib para honorer,“Kami di Komisi A akan berupaya semaksimal mungkin. Rapat bersama OPD akan digelar, dan bila perlu kami akan melakukan konsultasi ke Kemenpan. Hal ini agar ada kejelasan terkait posisi tenaga honorer yang selama ini belum mendapat perhatian,” ungkap Heru di hadapan peserta audiensi.
Sementara itu, dari pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, Hadi Siswanto, S.Kom., selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap aspirasi para honorer.“Aspirasi yang disampaikan ini akan kami laporkan kepada pimpinan BKD untuk kemudian dibahas lebih lanjut. Kami memahami keresahan para honorer, dan BKD akan berusaha mencari jalan keluar sesuai aturan yang berlaku,” jelas Hadi.
Audiensi berjalan dengan tertib dan penuh kehati-hatian. Para honorer berharap langkah DPRD dan BKD dapat segera membawa kepastian, khususnya terkait peluang mereka untuk diakomodasi dalam skema PPPK Paruh Waktu atau skema kepegawaian lainnya.
Dengan adanya tindak lanjut dari DPRD maupun BKD, para honorer optimistis aspirasi mereka tidak hanya menjadi catatan semata, melainkan benar-benar diperjuangkan hingga ke tingkat kementerian. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang pengabdian dan hak atas kepastian status sebagai abdi negara.( Joko Longkeyang ).
