Emsatunews.co.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat prinsip pemerintahan bersih dan tata kelola yang efektif, sejalan dengan komitmen menciptakan good governance.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri pertemuan pembuka (entry meeting) dengan tim BPK di Gedung Kantor Gubernur, Semarang, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Menurut Luthfi, proses audit ini memiliki fokus yang transparan, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah wajib mendukungnya demi menjaga integritas organisasi secara keseluruhan. “Objek dan substansi pemeriksaan sudah jelas, dan ini esensial untuk kesehatan institusi kita,” ungkapnya.
Luthfi menekankan bahwa entitas di bawah Pemprov Jawa Tengah, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), berperan krusial sebagai penggerak utama pembangunan regional. Oleh karena itu, performa optimal menjadi prioritas utama. “Audit seperti ini sangat bermanfaat karena memungkinkan kami segera mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan di bidang keuangan, kinerja, dan aspek terkait lainnya,” tambahnya.
Audit BPK ini merupakan bagian dari agenda utama yang digulirkan oleh Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Tak Yasin. Program tersebut menargetkan pembangunan pemerintahan yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, melengkapi penjelasan dengan menyebut audit BPK sebagai evaluasi eksternal yang independen. Penilaian ini bertujuan memverifikasi apakah inisiatif Pemprov Jawa Tengah telah berjalan sesuai standar. “Pandangan dari luar cenderung lebih objektif karena sudut pandangnya yang segar, sehingga bisa menjadi dasar perbaikan yang konkret,” katanya.
Sumarno juga mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD yang menjadi sasaran audit untuk menyajikan data secara jujur dan akurat. Hal ini diharapkan menghasilkan rekomendasi BPK yang relevan dengan realitas lapangan.
Di sisi lain, Sumarno menyambut baik inisiatif BPK dalam mengevaluasi program ketahanan pangan. “Input dari audit eksternal ini sangat berharga untuk menyempurnakan kebijakan dan implementasi yang mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai catatan, pemeriksaan BPK mencakup tujuh area utama di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, meliputi kepatuhan pengelolaan pajak daerah dan retribusi, pengaturan aset daerah, proses pengadaan barang/jasa, layanan kesehatan di RSUD dr. Moewardi serta RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo, operasional Bank Jateng, dan PT BPR BKK Jateng (Perseroda). Selain itu, ada penilaian kinerja khusus terkait strategi peningkatan ketahanan pangan.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menambahkan bahwa audit ini melanjutkan survei awal yang digelar sepanjang September 2025. Cakupannya mencakup aktivitas berbasis anggaran 2024 dan 2025 hingga triwulan ketiga.
“Tujuan utamanya adalah mengukur tingkat kepatuhan serta efisiensi kinerja pada ketujuh tema tersebut, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, hingga penilaian akhir,” jelasnya. Khusus untuk ketahanan pangan, ini merupakan audit tematik nasional yang menyoroti kesiapan kelembagaan Pemprov Jawa Tengah beserta kabupaten/kota di bawahnya dalam menyusun kebijakan yang holistik.**( Joko Longkeyang).
