Emsatunews.co.id, Pemalang – Kritik pedas menghujani kepemimpinan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, tepat setelah rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Heru Kundhimiarso, secara gamblang memberikan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
Anggota Komisi A DPRD Pemalang tersebut menegaskan bahwa predikat “rapor merah” layak disematkan kepada kepala daerah melihat banyaknya persoalan yang tak kunjung menemui titik terang.
”Muncul pertanyaan, apa penilaian saya sebagai wakil rakyat atas setahun kinerja Bupati? Jawabannya jelas: rapor merah!” cetus Kundhi saat ditemui usai pembentukan Pansus LKPJ di Gedung DPRD Pemalang, Jumat (27/3/2026).
Soroti UHC hingga Nasib Honorer
Bukan tanpa alasan, Kundhi memaparkan sejumlah poin krusial yang dinilai menjadi kegagalan eksekutif. Salah satu yang paling disorot adalah kisruh program Universal Health Coverage (UHC) yang dianggap karut-marut.
Selain itu, kebijakan terkait tenaga honorer yang dipaksakan masuk ke skema outsourcing turut memicu kekhawatiran besar. Kundhi menilai langkah tersebut berisiko menyeret pemerintah daerah ke ranah hukum.
”Sistem outsourcing bagi honorer ini dipaksakan dan berpotensi bermasalah secara hukum, seperti yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Kinerjanya terlihat jelas, sangat berantakan,” tambahnya.
Infrastruktur dan Masalah Sampah Jadi Catatan Kelam
Mantan aktivis lingkungan hidup ini juga menyinggung kegagalan pemerintah dalam membenahi infrastruktur dasar. Buruknya sistem drainase dan pendangkalan sungai dituding sebagai biang keladi banjir yang merendam hampir seluruh wilayah Kabupaten Pemalang baru-baru ini.
Tak hanya itu, persoalan pengelolaan sampah yang tak kunjung usai menjadi catatan hitam tambahan bagi pemerintahan Anom Widiyantoro.
Rekomendasi DPRD Dianggap Angin Lalu
Hal yang paling disesalkan oleh Kundhi adalah sikap abai pihak eksekutif terhadap fungsi pengawasan legislatif. Ia mengungkapkan bahwa banyak masukan dan rekomendasi dari DPRD yang justru tidak digubris oleh pemerintah daerah.
”Banyak rekomendasi kami yang dianggap angin lalu saja. Kalau suara lembaga resmi seperti DPRD saja tidak dianggap, lantas bagaimana dengan suara rakyat kecil di bawah?” pungkasnya dengan nada kecewa.
Kritik tajam ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pansus LKPJ DPRD Pemalang dalam membedah lebih dalam realisasi anggaran dan program kerja bupati di masa mendatang.**( Joko Longkeyang).
