Emsatunews.co.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan jaminan kepastian hukum merupakan kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, tanpa payung hukum yang jelas, para investor akan ragu untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-VIII Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang digelar di Metro Park View Hotel, Kota Semarang, pada Jumat (17/4/2026).
Hukum sebagai Fondasi Ekonomi
Luthfi menjelaskan bahwa peran profesi hukum, termasuk advokat, sangat krusial dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ketertiban hukum bukan hanya soal regulasi, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan publik dan dunia usaha.”Pembangunan wilayah akan melesat jika didukung oleh ketertiban hukum. Inilah yang menarik minat investor; adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan memberikan rasa percaya diri bagi mereka untuk membangun Jawa Tengah,” ungkap Ahmad Luthfi.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan dunia hukum di era digital. Menurutnya, para praktisi hukum saat ini dituntut untuk tidak hanya berintegritas, tetapi juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan transparansi dalam setiap proses profesinya.
Keadilan untuk Semua Lapisan Masyarakat
Selain fokus pada sektor investasi, Ahmad Luthfi juga menitipkan pesan sosial kepada para advokat. Ia mendorong penguatan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi.
Luthfi menilai kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga level desa adalah langkah nyata dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia.”Advokat bukan sekadar profesi, melainkan benteng keadilan. Akses terhadap hukum harus merata dan tidak boleh tebang pilih. Pendampingan hukum bagi masyarakat miskin adalah kewajiban moral yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.
Semangat Kolaborasi Pemerintah
Dalam membangun Jawa Tengah ke depan, Luthfi menegaskan pentingnya prinsip collaborative government. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap bersinergi dengan KAI untuk memperluas jangkauan layanan hukum dan reformasi birokrasi.”Kami tidak bisa bekerja sendiri. Prinsip kita adalah merangkul semua elemen. Together we can, dengan kebersamaan semua tantangan bisa kita lalui,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Panitia Rakernas ke-VIII KAI, Diewang Purnama, menjelaskan bahwa agenda tahunan ini dihadiri oleh perwakilan pengurus dari seluruh penjuru Indonesia. Fokus utama Rakernas tahun ini adalah mengevaluasi program kerja agar para advokat semakin profesional dan mampu menjawab dinamika hukum masa kini. “Target kami adalah mencetak advokat yang berintegritas tinggi serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat,” tutup Diewang.**( Joko Longkeyang ).
