Sementara, model TPS terpadu sebagaimana lazimnya dalam Pilkades selama ini, menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual. Dengan pemungutan suara yang terpusat, proses pemilihan menjadi lebih transparan, efisien, dan dapat diawsi bersama-sama. Interaksi sosial terjaga, legitimasi hasil dan politiknya cenderung lebih kuat karena seluruh proses berlangsung terbuka.
Untuk itu, menetapkan TPS terpadu sebagai model baku Pilkades masih lebih relevan. Acuan regulasi turunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pendekatan ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu memperkuat kontrol sosial dan mengurangi potensi konflik horizontal.
Karena perilaku politik masyarakat dalam Pilkades juga mencerminkan orientasi “psikobudaya” mereka terhadap kekuasaan, yang sering kali didominasi oleh budaya politik subjek atau kaula. Karena Pilkades sejatinya bukan sekadar kontestasi politik, tapi juga mekanisme seleksi kepemimpinan berbasis kedekatan sosial yang dipengaruhi mitos dan keyakinan spiritual beserta asal usul desanya.
Pada akhirnya, Pilkades bukanlah Pemilu dalam skala kecil. Ia adalah ruang demokrasi lokal yang memiliki logika, nilai, dan dinamika tersendiri. Menyeragamkan seluruh mekanisme hanya akan melahirkan demokrasi yang kaku dan berjarak dari masyarakatnya.
Menjaga demokrasi desa berarti memahami desa itu sendiri. Dan dalam konteks itu, pendekatan yang kontekstual jauh lebih bijak daripada sekadar standarisasi.*
