Emsatunews.co.id, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Pemalang mengajukan usulan untuk mendapat alokasi pembangunan rumah dalam Program Nasional Tiga Juta Rumah. Usulan ini disampaikan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, usai mengikuti rapat koordinasi teknis perumahan pedesaan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Selasa (29/4/2025), di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
“Program tiga juta rumah untuk seluruh Indonesia, dan Insyaallah Kabupaten Pemalang bisa mendapatkan porsi yang cukup. Saat ini sedang kami ajukan dan nantinya akan dibahas lebih lanjut secara teknis bersama kabupaten lain,” ujar Anom.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang tengah melakukan identifikasi lahan yang siap dibangun, termasuk pendataan rumah tidak layak huni (RTLH), serta kawasan yang membutuhkan pembangunan rumah baru.
Sejalan dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Pemalang, Joko Tri Asmoro, menyatakan bahwa pihaknya telah menginventarisasi kebutuhan perumahan, termasuk RTLH, rumah rawan bencana, dan kawasan kumuh yang memerlukan perhatian serius.
“Sebagian anggaran nanti akan berasal dari APBD, provinsi, dan juga dari proposal yang diajukan ke kementerian terkait,” terang Joko.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang turut hadir membuka acara tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar seluruh program perumahan dilakukan berdasarkan satu data nasional.
“Bapak Presiden menekankan, kita harus bekerja dengan data yang sama. Salah data bisa salah penanganan. Karena itu, beliau segera membuat Instruksi Presiden tentang satu data,” ujar Fahri.
Fahri juga mengkritisi rendahnya alokasi anggaran desa untuk sektor perumahan. Menurutnya, banyak dana desa yang belum menyentuh aspek perumahan warga.
“Dana desa itu hampir tidak dialokasikan untuk pembangunan rumah. Maka kita harus bicara soal penyatuan data di daerah agar pelaksanaan program ini konkret dan tepat sasaran,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Sekretaris Umum Yayasan Buddha Tzu Chi Hong Tjhin, Presiden Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, dan Plt. Kadisperkim Pemalang Joko Tri Asmoro.**( Joko Longkeyang).
