Emsatunews.co.id, Pemalang – Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro dan Nurkholes, di bidang pendidikan kembali mendapat perhatian publik. Kali ini, program seragam gratis yang sebelumnya menyasar siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kini diperluas hingga ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Titien Soeswastiningsih Soebari mengatakan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengumumkan bahwa sebanyak 6.423 seragam gratis akan dibagikan kepada peserta didik baru di berbagai jenjang pendidikan. Sasaran utama dari program ini adalah siswa-siswi baru yang berasal dari keluarga miskin, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan, pembagian seragam tersebut akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2025/2026.
Ia merinci bahwa dari total seragam yang disiapkan: 1.875 seragam akan dialokasikan untuk jenjang TK dan PAUD, 1.450 seragam untuk jenjang SD, dan 3.098 seragam untuk jenjang SMP ,
“Untuk jenjang TK, penerima seragam berasal dari 14 TK negeri serta 30 lembaga PAUD di desa-desa yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujar Titien.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa untuk jenjang SD, seragam akan diberikan baik kepada siswa di sekolah negeri maupun swasta, selama memenuhi kriteria penerima manfaat program.
Tak hanya seragam gratis, Bupati Anom Widiyantoro dan Wakil Bupati Nurkholes juga terus mendorong program Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis, yang turut menjadi bagian dari paket bantuan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga tidak mampu, sekaligus mendorong semangat belajar peserta didik sejak usia dini.
Program seragam dan LKS gratis ini merupakan bagian dari visi dan misi kepemimpinan Anom–Nurkholes dalam menciptakan Pemalang yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan. Diharapkan, dengan pemerataan sarana pendidikan dasar, kualitas pendidikan di Pemalang akan semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus melakukan pendataan dan pengawasan terhadap distribusi bantuan, agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.**( Joko Longkeyang ).
