Emsatunews.co.id, Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan industri jasa keuangan (IJK) untuk menjadi motor penggerak ekonomi yang berpusat di desa. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, dengan mengandalkan potensi besar yang ada di pedesaan.
Luthfi menekankan bahwa IJK memiliki peran vital dalam menyediakan akses permodalan dan relaksasi keuangan bagi masyarakat di desa, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian.
“Ekonomi kita gerakkan dengan basis desa sehingga jasa keuangan bisa melakukan relaksasi kepada masyarakat di desa-desa,” ujar Ahmad Luthfi saat menghadiri evaluasi kinerja IJK Jawa Tengah Semester I di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, dukungan terhadap UMKM di Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai 4,2 juta pelaku usaha, akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari akar rumput. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meluas dari desa hingga ke kota.
Evaluasi kinerja IJK Semester I 2025 menjadi momen penting untuk merumuskan panduan dan strategi dalam mengembangkan perekonomian Jawa Tengah. Luthfi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II 2025 yang mencapai 5,28%—lebih tinggi dari rata-rata nasional—harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Selain UMKM, pemerintah provinsi juga fokus menggerakkan perekonomian melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Saat ini, seluruh 8.520 Kopdes/Kopkel di Jawa Tengah telah memiliki badan hukum, dan pemetaan klasterisasi berdasarkan potensi masing-masing terus dilakukan.
“Ada Kopdes yang sudah memiliki tujuh gerai lengkap, tetapi ada juga yang masih beberapa gerai saja. Ini lagi kita roadmap-kan,” jelas Luthfi.
Ia menambahkan, nantinya infrastruktur pendukung Kopdes yang sudah siap akan diajukan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Ahmad Luthfi juga melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai “cucuk lampah” atau ujung tombak dalam sosialisasi dan penggerak ekonomi di desa, bersama dengan perangkat desa lainnya.
Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menyampaikan pentingnya sinergi antara IJK dan pemerintah daerah. Menurutnya, evaluasi kinerja ini merupakan kesempatan untuk menyelaraskan program-program prioritas pemerintah dengan industri jasa keuangan.
“Kami berharap pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan bisa terwujud,” kata Sophia.
Senada dengan itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan komitmen penuh OJK dan seluruh IJK di Jawa Tengah untuk mendukung visi dan misi pembangunan ekonomi berbasis desa yang diusung oleh pemerintah provinsi.
“OJK Jawa Tengah adalah warga Jawa Tengah. Visi misi Jawa Tengah adalah visi misi OJK, maka kita akan support penuh program Gubernur tentang pembangunan ekonomi berbasis desa,” pungkas Hidayat.**( Joko Longkeyang).
