Emsatunews.co.id, Semarang – Eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu reaksi cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa keselamatan warga Jawa Tengah, terutama para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan jemaah umrah yang berada di zona merah, kini menjadi prioritas utama.
Langkah siaga ini diperkuat melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Pemerintah memastikan negara akan hadir melakukan tindakan darurat jika situasi keamanan di kawasan tersebut terus memburuk.
Wakil Menteri P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi nonstop dengan KBRI dan KJRI di berbagai negara Timur Tengah sejak hari pertama konflik memanas.”Kami terus memantau pergerakan warga kita di sana. Hotline bantuan telah disebar agar para pekerja migran dan jemaah umrah dapat menghubungi otoritas Indonesia kapan saja saat situasi mendesak,” ujar Dzulfikar usai bertemu Gubernur Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (5/3/2026).
Hingga saat ini, data menunjukkan situasi bagi WNI masih dalam kategori terkendali. Namun, proses pendataan terus diperinci mengingat adanya komposisi warga yang dinamis, mulai dari pekerja profesional hingga jemaah yang sedang beribadah.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemprov Jateng tidak akan tinggal diam jika nyawa warganya terancam. Ia menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pemulangan atau evakuasi jika kondisi di lapangan mengharuskan demikian.”Keamanan warga adalah tanggung jawab kami. Jika situasi mengharuskan mereka pulang, kami akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk proses pemulangan secepat mungkin,” tegas Luthfi.
Komitmen perlindungan ini bukan hal baru bagi Pemprov Jateng. Sebelumnya, pemerintah daerah telah berhasil memfasilitasi pemulangan belasan PMI yang bermasalah di negara penempatan. Luthfi memastikan mekanisme serupa, bahkan yang lebih masif, siap dijalankan dalam menghadapi krisis di Timur Tengah.**( Joko Longkeyang).
