Emsatunews.co.id, Pemalang – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengambil langkah tegas dalam memperkuat integritas jajaran pemerintah daerah. Di hadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia memimpin langsung penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan secara serentak oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah di Semarang, Senin (30/3/2026).
Langkah kolektif yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen dalam memerangi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah ini pun mendapat apresiasi khusus dari KPK sebagai upaya nyata membentengi daerah dari penyimpangan anggaran.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan sebuah pengingat keras bagi setiap pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya.
”Integritas adalah harga mati. Ini menjadi pelajaran bagi siapa pun, tidak hanya di Jawa Tengah. Setiap pejabat publik harus memiliki nilai moral yang kuat dalam menjalankan amanah tugasnya,” tegas Ahmad Luthfi.
Inisiasi Pencegahan dari Hulu
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa transparansi dalam perencanaan serta penganggaran APBD harus menjadi prioritas utama. Ia menginstruksikan agar proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara adil, akuntabel, dan menutup rapat celah intervensi dari pihak luar.
Aksi nyata ini disambut positif oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. KPK menilai inisiatif Gubernur Jawa Tengah dalam merangkul seluruh elemen pimpinan daerah adalah strategi jitu untuk menekan angka perilaku koruptif yang belakangan ini masih menjadi sorotan di wilayah tersebut.
Fokus pada Pemerintahan Bersih
Selain urusan anggaran, Gubernur Luthfi juga menyoroti pentingnya sistem rekrutmen dan promosi jabatan yang bersih. Ia melarang keras adanya praktik suap maupun gratifikasi dalam rotasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Gubernur berharap, dengan adanya Pakta Integritas ini, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawas internal (APIP) semakin solid. Tujuannya satu: mewujudkan clean and good governance demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di Jawa Tengah.**( Joko Longkeyang).
