Emsatunews.co.id, Pemalang – Rencana mutasi, rotasi, dan pergeseran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang akan dilakukan oleh Bupati Anom Widiantoro belakangan ini menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Salah satu pihak yang vokal menyuarakan keprihatinannya adalah Heru Kundhimiarso, anggota Komisi A DPRD Pemalang dari Fraksi PKB.
Dalam pernyataan tertulis yang disebarkan kepada media, Heru Kundhimiarso menyampaikan pandangannya secara terbuka. Ia menilai bahwa mutasi adalah hal yang lazim dalam sebuah sistem pemerintahan. Menurutnya, jika mutasi ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang selama ini dianggap buruk, maka langkah tersebut patut didukung. “Selama ini pangkal utama ‘ruwetnya’ dan ‘jalan ditempatnya’ Pemalang karena kinerja birokrasi yang buruk. Jadi, mutasi untuk perbaikan harus didukung,” ujarnya.
Namun, Heru Kunci menegaskan bahwa ada kekhawatiran yang harus diwaspadai. Ia mempertanyakan motif di balik rencana yang disebutnya sebagai “cuci gudang” ini. “Tapi jika ‘cuci gudang’ ini merupakan balas jasa atau atas dasar suka atau tidak suka, tentu jadi ironi,” tegasnya.
Yang paling disayangkan, lanjut Heru, adalah berembusnya rumor mengenai dugaan adanya upeti atau setoran untuk penempatan pejabat. Hal ini, menurutnya, adalah sebuah “malapetaka” yang bisa merusak tatanan birokrasi.
“Parah dan sangat-sangat disayangkan jika benar itu terjadi. Sebab bukan tidak mungkin ‘tsunami jilid 2’ bakal terjadi dan KPK turun ke Pemalang lagi,” kata Heru, mengacu pada kasus korupsi yang pernah menjerat pejabat sebelumnya di Pemalang.
Mengingat isu yang beredar, ia juga mempertanyakan apakah mekanisme penempatan pejabat yang akan dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia bahkan menyebut sempat ada penolakan usulan dari Bupati oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk menyuarakan peringatan ini.
“Tentu ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Kita wajib mengingatkan agar Bupati Anom nantinya tidak ‘keblinger’ dalam mengambil kebijakan. Saya berharap tidak!” imbuhnya.
Sebagai wakil rakyat, Heru merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif. Ia menyatakan akan terus menyuarakan hal ini, baik melalui forum resmi di parlemen maupun melalui media.
“So! Siapapun kalian yang sudah diberi amanah dan digaji oleh rakyat (termasuk saya), jangan pernah bertindak seenaknya. Karena tuan sesungguhnya adalah rakyat!” pungkas Heru, menutup pernyataannya dengan pesan yang lugas dan penuh semangat.( Joko Longkeyang).
