Emsatunews.co.id, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berkomitmen mengubah wajah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi mesin pencetak pendapatan yang lebih agresif. Melalui strategi penguatan kinerja bisnis, kontribusi dividen ditargetkan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,58 persen setiap tahunnya dalam periode lima tahun ke depan.
Langkah ini diambil guna memastikan BUMD tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, melainkan benar-benar menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.
Prinsip “Harus Untung”
Dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan pentingnya efisiensi dan profitabilitas. Ia menyatakan bahwa orientasi utama BUMD adalah memberikan nilai tambah finansial bagi daerah.
”Prinsipnya BUMD harus untung. Kalau tidak untung, tidak perlu jadi BUMD,” tegas Luthfi di hadapan para anggota dewan.
Rapor Hijau Aset dan Laba
Hingga data tahun 2025, performa BUMD di Jawa Tengah menunjukkan angka yang impresif:
BUMD Provinsi: Membawahi 41 entitas dengan total aset mencapai Rp118,038 triliun. Perusahaan-perusahaan ini berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,775 triliun dengan setoran dividen ke kas daerah senilai Rp732,388 miliar.
BUMD Kabupaten/Kota: Terdiri dari 122 entitas (lembaga keuangan, aneka usaha, dan PDAM) dengan akumulasi aset sebesar Rp15,445 triliun dan laba bersih Rp587,684 miliar.
Bank Jateng Jadi Tulang Punggung
Sektor perbankan, khususnya Bank Jateng, tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat fiskal daerah. Selain mengelola transaksi pemerintah, Bank Jateng kini didorong untuk lebih ekspansif dalam pembiayaan sektor produktif, seperti ketahanan pangan, perumahan rakyat, hingga digitalisasi layanan keuangan bagi UMKM.
Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan juga dibuktikan oleh BPR BKK (Perseroda) yang telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,823 triliun, di mana 71 persen di antaranya merupakan kredit produktif yang menyasar pelaku usaha kecil.
Potensi Jadi Percontohan Nasional
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, memberikan apresiasi atas tata kelola BUMD di Jawa Tengah. Menurutnya, Jateng memiliki potensi besar untuk menjadi pilot project nasional dalam pengelolaan perusahaan daerah yang transparan dan akuntabel.
”Indikator keberhasilan BUMD bukan hanya soal dividen, tapi bagaimana dampak nyatanya terhadap pemerataan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di daerah,” jelas Aria Bima.
Senada dengan hal tersebut, Edy Oloan Pasaribu dari Komisi II juga mendorong agar inovasi kewirausahaan terus dipacu. Ia berharap sinergi antara pengelolaan aset yang profesional dan semangat inovasi dapat menjadikan BUMD sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.**( Joko Longkeyang ).
