JAKARTA, Emsatunews.co.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo. Luthfi menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa terkecuali.
Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi setelah menghadiri Konferensi Nasional Kusta 2026 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026). Di hadapan awak media, ia menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas kasus yang menyeret Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
”Kita tentu prihatin dengan kejadian ini. Namun, proses hukum harus tetap dihormati. Saya sangat mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh KPK karena ada prinsip equality before the law, yaitu semua orang sama di muka hukum,” ujar Ahmad Luthfi dengan nada tegas.
Komitmen Pemerintahan yang Bersih
Mantan Kapolda Jawa Tengah ini mengingatkan kembali pentingnya komitmen para kepala daerah dalam menjaga integritas. Menurutnya, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good government) harus diinisiasi langsung oleh figur seorang pemimpin.
Luthfi mengibaratkan integritas institusi layaknya seekor ikan yang kualitasnya ditentukan dari bagian atasnya. Jika bagian kepalanya bermasalah, maka keseluruhan tubuhnya akan ikut terdampak.”Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, modal utamanya berangkat dari pemimpin itu sendiri. Ibarat ikan, busuknya itu mulai dari kepala. Artinya, seorang pimpinan wajib memberikan contoh yang baik dalam setiap tindakan dan kebijakan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan agar seluruh pejabat publik di berbagai tingkatan wilayah Jawa Tengah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan wewenang serta pengelolaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Pelayanan Publik Sukoharjo Dipastikan Aman
Meskipun pucuk pimpinan Kabupaten Sukoharjo sedang tersandung persoalan hukum, Ahmad Luthfi memberikan garansi bahwa roda pemerintahan tidak akan lumpuh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat untuk memberikan pendampingan penuh agar pelayanan masyarakat di Sukoharjo tetap berjalan normal.
Ia meminta warga Sukoharjo tidak perlu cemas mengenai kelangsungan pelayanan administratif di wilayah tersebut. Pihak provinsi siap mengambil langkah strategis sesuai dengan undang-undang yang berlaku guna mengisi kekosongan jabatan eksekutif.”Siapa pun pemimpinnya yang sedang menghadapi masalah hukum, pelayanan publik sama sekali tidak boleh terganggu. Kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memberikan backup total untuk jalannya pemerintahan di Sukoharjo,” jelas Luthfi.
Ia juga menambahkan bahwa mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati akan segera diproses. “Nanti, jika seluruh proses hukum dari KPK sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada, kami akan langsung menunjuk Plt Bupati agar tidak ada kekosongan kekuasaan,” tambahnya.
Kronologi Singkat OTT Sukoharjo
Sebagai informasi, tim penindakan KPK melakukan operasi senyap di wilayah Kabupaten Sukoharjo pada Kamis (9/7/2026) malam. Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah mengamankan sejumlah pejabat, termasuk di antaranya Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, operasi tangkap tangan ini diduga kuat berkaitan dengan praktik pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga berita ini diturunkan, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan pendalaman materi guna menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring operasi tersebut.**( Joko Longkeyang).
