EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah akan mengajukan usulan perpanjangan status tanggap darurat kekeringan yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023.
Kepala Pelaksana ( Kalak ) BPBD Pemalang, Wahadi, menyampaikan bahwa jika situasi pada tanggal 31 tersebut masih belum ada hujan, maka perpanjangan status tanggap darurat akan menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang sedang mengalami kekurangan air di beberapa desa.
“Beberapa desa di wilayah Kecamatan (Pulosari, Belik, Watukumpul, Warungpring, dan Bodeh) sedang menghadapi krisis air yang disebabkan oleh kurangnya hujan sejak Bulan Mei, data yang kami terima menunjukkan bahwa di Kecamatan Pulosari terdapat 8 desa yang terkena dampak kekeringan, sementara di Belik ada 3 desa, di Warungpring ada 3 desa, di Bodeh ada 5 desa, dan di Watukumpul ada 3 desa ,” Kata Wahadi Kalak BPBD Kabupaten Pemalang.
Untuk membantu masyarakat yang kekurangan air, Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui BPBD telah melakukan distribusi air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Corporate Social Responsibility (CSR). Wahadi mengungkapkan bahwa sejak tanggal 29 Mei hingga sekarang, BPBD Pemalang telah melakukan dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak.
“Sejak penetapan status tanggap darurat kekeringan, BPBD Pemalang telah bekerja sama dengan TNI, Polri, CSR, masyarakat, dan pelaku usaha dalam melaksanakan dropping air ke daerah selatan. Hingga tanggal 15 kemarin, sudah ada sekitar 800 truck tangki air yang mendistribusikan air ke desa-desa yang terdampak kekeringan,” imbuhnya.
Wahadi berharap agar pada bulan November nanti sudah turun hujan, karena jika kemarau berlanjut, dampaknya akan cukup luas terutama di daerah selatan yang mengalami kekurangan air bersih. Perpanjangan status tanggap darurat menjadi opsi terakhir untuk memastikan suplai air terpenuhi bagi masyarakat yang membutuhkannya.**( Joko Longkeyang )
