Scroll ke Atas
Berita Utama

Dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Ini yang Disampaikan Plt Bupati Pemalang

120
×

Dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Ini yang Disampaikan Plt Bupati Pemalang

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pemalang, Mansur Hidayat mengatakan masih tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) diperlukan perhatian khusus. Untuk mengatasinya diperlukan sinergitas dan kolaborasi melibatkan seluruh stakeholder dengan melakukan terobosan guna mengembalikan ATS ke sekolah.

“Seperti gerakan ‘Njuh Sekolah Maning’ yang harus kita dukung bersama,” tegas Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2024 di Pendopo Kabupaten, Selasa, 14 Maret 2023.

Selain ATS, lanjut Mansur, kasus balita stunting di Kabupaten Pemalang juga masih cukup tinggi. Sehingga perlu ditingkatkan intervensi untuk menangani kasus stunting dengan meningkatkan aksi gizi spesifik, pembinaan kesehatan dan aksi gizi sensitif.

Menurutnya, target nasional untuk angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Sedangkan khusus di Kabupaten Pemalang untuk target stunting adalah 12 persen.

“Selanjutnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya harus didukung aktifitas ekonomi masyarakat yang dinamis dan berkesinambungan,” terang Mansur.

Untuk itu, kata dia, diperlukan dukungan sarana dan prasarana insfrastruktur jalan yang kuat dan tidak cepat rusak. Sementara saat ini, kondisi insfrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pemalang masih banyak yang belum diperbaiki.

Untuk melakukan perbaikan insfrastruktur jalan membutuhkan anggaran besar. Oleh karena itu Pemkab Pemalang masih terus berusaha memaksimalkan kemampuan anggaran daerah dan alternatif pembiayaan untuk menangani kerusakan jalan di Kabupaten Pemalang.

Adapun dibidang ekonomi, Mansur menuturkan, bahwa  
pengeluaran perkapita di Kabupaten Pemalang masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan rendahnya daya beli masyarakat di kota Ikhlas tersebut. Bahkan di Jawa Tengah.

Secara umum, rendahnya daya beli masyarakat sehubungan karena rendahnya kualifikasi sebagian besar tenaga kerja sehingga mereka hanya bisa bekerja pada sektor non formal dengan gaji yang rendah.

Semakin tinggi kualifikasi, semakin besar pula kemungkinan mereka mendapatkan kerja di sektor formal dan bergaji lebih tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat. 

“Selanjutnya yaitu tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Tahun 2022 masih ada sekitar 175 ribu penduduk miskin di Kabupaten Pemalang,” sebutnya.

Dia menjelaskan berbagai program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan telah dilakukan bersama. Namun demikian masih memerlukan intervensi yang intensif, terutama pada desa-desa kemiskinan ekstrem. *

Penulis : Yanto 

Baca Juga :  Entry Briefing Audit Kinerja Itjen TNI di Lanud Sultan Hasanuddin