Emsatunews.co.id, Jakarta – Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan kembali digaungkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Bupati Anom Widiyantoro mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Acara penting ini diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (16/06/2025).
Rakor dibuka oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah III (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah & Kalimantan Selatan), Ely Kusumastuti. Dalam sambutannya, Ely menjelaskan bahwa SPI memiliki tujuan krusial untuk memetakan tingkat integritas lembaga pemerintah. Pemetaan ini dilakukan melalui penilaian dari tiga sumber utama: pegawai internal lembaga, publik eksternal yang berinteraksi dengan lembaga, dan para ahli atau pakar di bidang terkait.
Ely Kusumastuti pada kesempatan itu menekankan komitmen kuat KPK dalam menekan risiko korupsi. Ia juga mengajak seluruh Kepala Daerah dan jajarannya untuk berkolaborasi dengan tim Korsupgah KPK dalam mengintegrasikan program pencegahan korupsi ke dalam rencana aksi daerah masing-masing.
“Hal ini diharapkan akan memperbaiki kondisi pencegahan korupsi di daerah,” tegas Ely, sembari mengingatkan pentingnya fokus pada upaya perbaikan yang akan tercermin dalam hasil SPI mendatang.
Usai mengikuti Rakor, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengungkapkan bahwa hasil SPI Kabupaten Pemalang saat ini masih tergolong rendah di wilayah Jawa Tengah.
“Jadi SPI kita masih cukup rendah untuk Kabupaten Pemalang di seluruh Jateng dan insyaallah kita bisa bergerak maju dan tentunya dari KPK ikut memberikan supervisi dan pendampingan,” ungkapnya penuh harap.
Menanggapi tantangan ini, Bupati Anom menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang akan secara proaktif mengikuti arahan dan kebutuhan KPK, mulai dari kegiatan sosialisasi, peningkatan transparansi, hingga mitigasi risiko korupsi di berbagai lini pemerintahan.
Bupati Anom juga mengharapkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pemalang. Ia mengimbau agar masyarakat dapat memberikan informasi serta komunikasi secara terbuka, didukung oleh data yang akurat. Hal ini krusial agar pemerintah daerah dapat melaksanakan program transparansi dengan baik, memastikan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dan pelayanan publik tersampaikan secara optimal. Dengan demikian, semua program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran terhadap risiko korupsi dan terus memperbaiki sistem anti korupsi di wilayahnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh berbagai pejabat penting Kabupaten Pemalang, antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Bappenda, Kepala DPU, Kepala BKD, Plt. Kepala Disperkim, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinkes, Kepala Dindikbud, Admin MCSP, dan Admin SPI Kabupaten Pemalang.**( Joko Longkeyang ).
