Emsatunews.co.id, Pemalang – Aksi audiensi yang digelar warga Desa Mojo dan Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Kamis (18/9/2025) menyisakan kekecewaan mendalam. Pasalnya, Ketua DPRD Pemalang, Martono, dan Wakil Ketua DPRD, Slamet Ramuji, tidak menghadiri undangan audiensi yang membahas dugaan korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Padahal, kedua pimpinan DPRD tersebut merupakan putra asli Desa Mojo. Martono diketahui berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Slamet Ramuji berasal dari Fraksi PKB. Kehadiran keduanya sangat dinantikan warga, mengingat isu korupsi PKH dan BPNT menyangkut kepentingan masyarakat kecil yang selama ini menjadi penerima manfaat.
Moderator audiensi, Andi Rahmat Prasatyo, dengan nada kecewa mempertanyakan absennya dua tokoh penting tersebut.
“Ini bagaimana ini, ketua DPRD dan wakilnya sama-sama orang Mojo, masa tidak datang?” tegas Andi dalam forum audiensi.
Ia menambahkan, sikap mangkir dari agenda penting di kampung halamannya sendiri menimbulkan tanda tanya besar.
“Orang Mojo saja tidak diurus, bagaimana mau mengurus seluruh Kabupaten Pemalang,” lanjutnya dengan nada geram.
Audiensi yang digelar di Balai Desa Mojo tersebut sebenarnya diharapkan menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan DPRD, khususnya mengenai isu dugaan penyimpangan dana bantuan sosial yang belakangan marak diperbincangkan. Warga ingin mendengar langsung komitmen DPRD sebagai wakil rakyat untuk menindaklanjuti dugaan penyelewengan tersebut.
Namun, kekecewaan warga memuncak setelah pimpinan DPRD tidak hadir. Padahal, baik Martono maupun Slamet Ramuji duduk di kursi legislatif melalui daerah pemilihan (dapil) Pemalang IV, yang meliputi Kecamatan Comal, Kecamatan Ulujami, dan Kecamatan Bodeh.
Menurut Andi Rahmat, absennya kedua pimpinan DPRD tersebut menambah daftar kekecewaan publik terhadap lembaga legislatif di Pemalang. Audiensi dianggap sebagai momentum penting bagi wakil rakyat untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat, bukan malah menghindar.
Warga Mojo dan Pesantren berharap kasus dugaan korupsi PKH dan BPNT dapat diusut tuntas. Mereka menilai, ketidakhadiran Martono dan Slamet Ramuji dalam audiensi menjadi bukti lemahnya keberpihakan DPRD terhadap rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Martono maupun Slamet Ramuji terkait alasan ketidakhadirannya dalam audiensi tersebut.( Joko Longkeyang).
