Emsatunews.co.id, Semarang – Kabar melegakan datang bagi para petani di Jawa Tengah yang lahannya terendam banjir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan proses klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi ribuan hektare lahan terdampak di Kabupaten Kudus, Pati, dan Grobogan kini memasuki tahap akhir verifikasi sebelum segera dicairkan.
Langkah cepat ini diambil menyusul bencana banjir yang melanda sentra pertanian akibat cuaca ekstrem. Data klaim saat ini telah berada di tangan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk divalidasi guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada para kelompok tani.
Kepala Dinas Pertanian dan Peranakan (Distanak) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, menjelaskan bahwa seluruh data lahan terdampak telah diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP).”Data sudah masuk ke pihak Jasindo. Saat ini, tim gabungan bersama petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di setiap kabupaten tengah melakukan verifikasi lapangan untuk mencocokkan kesesuaian data,” ungkap Frans di Semarang, Senin (19/1/2026).
Menurut Frans, proses validasi ini diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hari. Ganti rugi diutamakan bagi tanaman yang sudah memasuki masa panen namun tidak bisa diselamatkan akibat genangan air.
Berdasarkan data Distanak Jateng, kerusakan lahan paling signifikan terjadi di Kabupaten Pati dengan total 672,12 hektare di Kecamatan Jakenan dan Gabus. Disusul Kabupaten Kudus seluas 315,49 hektare yang tersebar di lima kecamatan, serta Kabupaten Grobogan seluas 83,3 hektare.“Kudus, Pati, Demak, dan Grobogan memang masuk dalam peta risiko prioritas AUTP 2025 karena rawan terdampak perubahan iklim,” tambahnya.
Sementara itu, untuk petani di wilayah yang belum masuk skema AUTP, seperti Kabupaten Jepara, Pemprov Jateng telah menyiapkan mekanisme bantuan alternatif berupa pendistribusian benih dan pupuk gratis agar petani bisa segera kembali melakukan penanaman.
Upaya ini sejalan dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap petani dari risiko bencana hidrometeorologi. Dalam arahannya di Surakarta pekan lalu, ia meminta kepala daerah proaktif mengajukan asuransi gagal panen.“Bencana mungkin sulit dihindari, namun dampaknya terhadap ekonomi petani harus kita tekan melalui mitigasi yang kuat dan asuransi,” tegas Gubernur.
Pada tahun 2026 ini, Pemprov Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk memproteksi sekitar 10.449 hektare lahan pertanian. Kebijakan ini menjadi pilar utama dalam menjaga target swasembada dan ketahanan pangan Jawa Tengah di tengah tantangan iklim global. **( Joko Longkeyang)
